Pasal 22

(1) Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya

Masyarakat ditetapkan sebagai berikut:

• SKP Penggerak Swadaya Masyarakat disusun awal

tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun

berjalan harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan

langsung;

• SKP Penggerak Swadaya Masyarakat disusun

berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang

bersangkutan; dan

• SKP Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya

Masyarakat diambil dari butir kegiatan yang

merupakan turunan dari penetapan kinerja unit

berdasarkan pada tingkat kesulitan dan syarat

kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.

(2) Penilaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat

dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(3) Penilaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai oleh atasan

langsung.

Bagian Kedua

Hukuman Disiplin