Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERATURAN_BKN Berlaku

KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

  1. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
  2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pe ffierintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangs&, dan bernegara.
  3. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas

instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.

  1. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
  2. Kode Klasifikasi Arsip yang selanjutnya disebut Kode Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
  3. Indeks Arsip adalah kata tangkap atau kata kunci yang merupakan representasi isi suatu unit informasi arsip.
  4. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.
  5. Fungsi adalah bentuk penyebaran urusan tertentu kepada unit kerja danlatau satuan kerja dan menjadi pedoman untuk melakukan kegiatan sebagai tanggung jawabnya baik fungsi substantif maupun fungsi fasilitatif.
  6. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional.
  7. Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut Kanreg BKN adalah instansi Badan Kepegawaian Negara di daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  8. Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN melalui Sekretaris Utama.
  9. Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN yang selanjutnya disebut UPT

4

BKN adalah unit pelaksana teknis di lingkungan BKN, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi yang membidangi Sistem Informasi Kepegawaian melalui Kepala Kanreg BKN sesuai wilayah kerja Kanreg BKN yang bersangkutan.

  1. Deskripsi Arsip adalah pembuatan representasi yang akurat dari suatu Arsip dengan cara menjarirg, menganalisis, mengorganisasi dan merekam informasi yang berperan untuk mengidentifikasi, mengelola, menemukan, serta menjelaskan Arsip yang bersangkutan.

Pasal 2

Klasifikasi Arsip di lingkungan BKN digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kantor Fusat BKN, Kantor Regional BKN, Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara, dan UPT BKN dalam rangka pengelolaan Arsip Dinamis.

Pasal 3

(1) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

merupakan gabungan antara Kode Arsip dan Indeks Arsip, serta uraian Deskripsi Arsip.

(2) Kode Arsip dan Indeks Arsip sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menjadi tanda pengenal dan kata tangkap subjek/masalah sesuai fungsi dan tugas unit kerja, serta sebagai dasar pemberkasan dan penataan Arsip.

(3) Ketentuan mengenai Klasifikasi Arsip di lingkungan BKN

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

5

Agar setiap orang menge tahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2Ol9

KEPALA

ttd.

Diundangkan di .Jakarta pada tanggal 28 Marct 2019

ttd.

Salinan i dengan aslinya

Dircktur dang-undangan,

urniatri

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu, perlu didukung pengelolaan arsip yang baik di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

  • bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan arsip yang baik, perlu adanya kegiatan klasifikasi arsip di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
  • bahwa untuk memberikan dasar dan landasan dalam penyelenggaraan kegiatan klasifikasi arsip di lingkungan Badan Kepegawaian Negara berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 20I2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO9 tentang Kearsipan, diperlukan pengaturan tentang klasifikasi arsip di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
MENGINGAT
  1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507 1);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 20I2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I2 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286).;
  3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 20I3 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor I 28).;
  4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 20I2 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;

MEMUTUSI(AN:

Referensi Silang (1)
UU /2009