Pasal 76

(1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

mempunyai tugas melakukan inventarisasi paket

pengadaan barang/jasa, riset dan analisis pasar

barang/jasa, menyusun strategi pengadaan barang/jasa,

menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta

dokumen pendukung lainnya dan informasi yang

dibutuhkan, pemilihan penyedia barang/jasa, menyusun

dan mengelola katalog elektronik lokal/sektoral,

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan

barang/jasa pemerintah, membantu perencanaan dan

pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah,

melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan,

dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa

pemerintah di BKN, bimbingan teknis, pendampingan,

dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem

informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, meliputi

SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKAP, bimbingan

teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi

hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah

dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui

mediasi.

(2) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE) mempunyai tugas mengelola seluruh

sistem informasi pengadaan barang/jasa dan

infrastrukturnya, registrasi dan verifikasi pengguna

seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa,

mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan oleh

pemangku kepentingan, melayani informasi pengadaan

barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas,

mengelola informasi kontrak, mengumpulkan dan

mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan,

mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil

pengadaan, membina pelaku pengadaan barang/jasa

pemerintah, mengelola kelembagaan Bagian Pengadaan

Barang dan Jasa, antara lain pengelolaan dan

pengukuran tingkat kematangan Bagian Pengadaan

Barang dan Jasa, mengelola manajemen pengetahuan

pengadaan barang/jasa pemerintah, dan membina

hubungan dengan para pemangku kepentingan.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan

ketatausahaan, menyiapkan bahan kepegawaian,

mengelola kinerja unit, serta mendukung pelaksanaan

reformasi birokrasi pada Biro Umum.