Pasal 23

(1) Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN ditetapkan sebagai berikut: a. SKP Pranata Keuangan APBN disusun awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung; b. SKP Pranata Keuangan APBN disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan; dan c. SKP Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit berdasarkan pada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan. (2) Penilaian kinerja Pranata Keuangan APBN dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. (3) Penilaian kinerja Pranata Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai oleh atasan langsung.