Pasal 9

(1) Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas

Koperasi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan

jenjang jabatannya dan terdapat salah satu jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi yang volume

beban tugasnya melebihi kebutuhan jabatan Pengawas

Koperasi, maka Pengawas Koperasi lain yang berada satu

tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut

berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan

unit kerja yang bersangkutan dengan persentasi perolehan Angka Kredit sebagai berikut:

• Pengawas Koperasi yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang

diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan yang

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Jabatan

Fungsional Pengawas Koperasi.

• Pengawas Koperasi yang melaksanakan tugas satu

tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit

yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan yang

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Jabatan

Fungsional Pengawas Koperasi.

(2) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengawas

Koperasi sebagaimana ayat (1), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

(3) Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan jenjang

jabatannya dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.