Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten/Kota memiliki fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas penduduk dan KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

2. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

3. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;

4. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;

5. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan KB;

6. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan kader KB;

7. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;

8. pelaksanaan pelayanan KB;

9. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan Ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan

10. penyelenggaraan urusan kesekretariatan.