Peraturan Badan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Kode Etik Intelijen Negara

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara.

2. Personel Intelijen Negara adalah warga negara INDONESIA yang memiliki kemampuan khusus Intelijen dan mengabdikan diri dalam dinas Intelijen Negara.

3. Pegawai Badan Intelijen Negara adalah Pegawai Negeri Sipil Badan Intelijen Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Intelijen Negara, anggota Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Republik INDONESIA, dan Pegawai Negeri Sipil dari kementerian/lembaga lain.

4. Kode Etik Intelijen Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik Intelijen adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Personel Intelijen Negara dalam bersikap, berbicara, bertindak dan berperilaku dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.

5. Dewan Kehormatan Kode Etik Intelijen Negara yang selanjutnya disebut Dewan Etik adalah tim yang dibentuk oleh masing-masing Penyelenggara Intelijen Negara dan bersifat ad hoc, yang mempunyai wewenang untuk menegakkan Kode Etik Intelijen Negara.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS.

7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah diberikan nomor identitas Pegawai Negeri Sipil.

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

10. Pelanggaran Kode Etik Intelijen adalah segala bentuk sikap, ucapan, tindakan dan perilaku Personel Intelijen Negara yang bertentangan dan tidak selaras dengan Kode Etik Intelijen Negara.

11. Pernyataan secara Tertutup adalah pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam forum tertutup.

12. Pernyataan secara Terbuka adalah pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam forum resmi dan terbuka.

13. Asas kompartementasi adalah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aktivitas intelijen terpisah satu sama lain, dan hanya diketahui oleh unit yang bersangkutan.

14. Sidang adalah proses pemeriksaan pelanggaran kode etik oleh Dewan Etik.

15. Pembelaan adalah upaya terakhir dari seorang terduga pelanggar Kode Etik Intelijen dalam melakukan pembelaan dalam rangka mempertahankan haknya, kebenaran yang diyakininya, sesuai bukti dan saksi yang terungkap dalam persidangan sebelum dijatuhkan putusan oleh Dewan Etik.

Kode Etik Intelijen dimaksudkan sebagai pedoman dalam bersikap, berbicara, bertindak dan berperilaku bagi Personel Intelijen Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.

Kode Etik Intelijen bertujuan: a. menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Intelijen Negara; b. membentuk sikap keteladanan dan sopan santun dalam melaksanakan tugas dan bermasyarakat; c. memantapkan integritas dan tanggung jawab Personel Intelijen Negara; dan d. meningkatkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Nilai dasar yang wajib dipegang teguh oleh setiap Personel Intelijen Negara meliputi: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. menjaga Bhinneka Tunggal Ika serta memahami Wawasan Nusantara; d. setia, loyal, solid dan semangat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Personel Intelijen Negara; e. memegang teguh sumpah atau janji Intelijen Negara; f. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA; g. memiliki jiwa patriotisme dan semangat nasionalisme; h. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan; i. berani, jujur, dan pantang menyerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban; j. cepat tanggap terhadap setiap perkembangan situasi dan kondisi yang berpotensi mengancam keamanan dan kepentingan nasional; k. menerapkan prinsip cek, cek ulang, cek silang (check, recheck dan cross check) dalam setiap pembuatan laporan; l. menerapkan asas kompartementasi; dan m. melaksanakan prinsip cepat, tepat, dan akurat (velox et exactus).

Kewajiban Kode Etik Intelijen meliputi : a. memegang teguh dan menjunjung tinggi kehormatan Intelijen; b. memegang teguh segala rahasia Intelijen dalam keadaan bagaimanapun juga; c. melaksanakan nilai dasar Intelijen secara benar sesuai dengan kaidah yang berlaku; d. memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada perintah serta putusan pimpinan; e. bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi intelijen secara profesional, obyektif, berintegritas, loyal, solid, dan tidak diskriminatif; f. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia; g. bersikap supel, santun, setia kawan, menggunakan cover secara benar, menghindari popularitas, dan menerapkan asas kompartementasi; h. memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap permasalahan keamanan negara; i. mampu merekrut agen dan mengendalikan jaringan agen sesuai dengan kaidah intelijen; dan j. menggunakan atau memanfaatkan sumber daya intelijen secara efektif dan efisien.

Larangan Kode Etik Intelijen meliputi: a. membuat laporan intelijen tidak berdasarkan fakta; b. membocorkan rahasia intelijen; c. menyebarluaskan pengetahuan, teknik, taktik, dan dokumen intelijen kepada pihak lain yang tidak berkepentingan; d. menjadi agen ganda (double agent); e. menyalahgunakan simbol dan atribut Intelijen Negara; f. membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan Negara dan Intelijen Negara; g. mengajak dan membawa agen ke jajaran dan instalasi Penyelenggara Intelijen; h. menggunakan media sosial untuk beropini yang menyerang terhadap kebijakan Pimpinan Penyelenggara Intelijen Negara; i. meninggalkan tugas tanpa ijin pimpinan; j. melakukan perbuatan zinah, prostitusi, judi, dan minum minuman yang memabukkan; k. menyalahgunakan narkoba dan obat-obatan terlarang; l. memberikan janji atau harapan kepada pihak lain atas nama dinas yang dapat merugikan kepentingan organisasi; m. menerima pemberian dalam bentuk uang atau barang dari siapapun yang berkaitan dengan kepentingan dinas; n. menjadi anggota partai politik dan berpolitik praktis; dan o. segala hal lainnya yang dapat dikategorikan sebagai sikap, ucapan, tindakan, dan perilaku Personel Intelijen Negara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dewan Etik dibentuk oleh Pimpinan Penyelenggara Intelijen Negara. (2) Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan adanya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Intelijen Negara oleh atasan langsung dan/atau Inspektorat Penyelenggara Intelijen Negara. (3) Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh atasan langsung atau Inspektorat secara berjenjang kepada Pimpinan Penyelenggara Intelijen Negara. (4) Dewan Etik ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan Penyelenggara Intelijen Negara dan bersifat ad hoc. (5) Personel yang menjadi anggota Dewan Etik harus memenuhi syarat kepangkatan yang setingkat lebih tinggi atau sama dengan terperiksa.

(1) Susunan keanggotaan Dewan Etik terdiri atas: a. Ketua; b. Wakil Ketua; dan c. Anggota. (2) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing 1 (satu) orang yang merangkap sebagai anggota Dewan Etik.

(3) Keanggotaan Dewan Etik berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang. (4) Keanggotaan Dewan Etik harus memenuhi keterwakilan dari unsur unit organisasi terperiksa, bidang pengawasan dan bidang kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Dewan Etik bertugas: a. melaksanakan pemeriksaan; b. menganalisis pelanggaran Kode Etik;

c. membuat pertimbangan hukum; d. menyarankan sanksi hukuman; dan e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan Penyelenggara Intelijen Negara.

Dewan Etik berwenang: a. memanggil Terduga Pelanggar dan/atau Saksi untuk didengar keterangannya; b. mendatangi tempat tertentu yang ada kaitannya dengan kepentingan sidang; c. meneliti berkas Pemeriksaan Pendahuluan sebelum pelaksanaan sidang dan menyiapkan rencana pemeriksaan dalam persidangan; d. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terduga Pelanggar dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan atau berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar;

e. membuat putusan hasil sidang Dewan Etik dan/atau rekomendasi hasil Sidang Dewan Etik; dan f. mengajukan rekomendasi hasil sidang Dewan Etik kepada Pimpinan Penyelenggara Intelijen Negara untuk mendapatkan keputusan penjatuhan sanksi.

(1) Proses penegakan Kode Etik Intelijen dilakukan melalui sidang Dewan Etik. (2) Sidang Dewan Etik berkedudukan di kantor pusat Kementerian/Lembaga Penyelenggara Intelijen Negara. (3) Sidang Dewan Etik merupakan rangkaian kegiatan untuk meminta keterangan terlapor, saksi dan pihak terkait lainnya, atau mendapatkan dokumen barang bukti, observasi lapangan, kemudian dianalisis guna mengambil keputusan tentang terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik. (4) Sidang Dewan Etik wajib dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Etik. (5) Sidang Dewan Etik untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Intelijen bersifat tertutup. (6) Sidang Dewan Etik memberikan kesempatan kepada Terduga pelanggar Kode Etik Intelijen untuk melakukan pembelaan. (7) Sidang Dewan Etik mengambil keputusan berupa rekomendasi penjatuhan sanksi hukuman yang disampaikan kepada Pimpinan Penyelenggara Intelijen Negara.

(1) Pelanggaran Kode Etik Intelijen terdiri atas: a. tingkat ringan; b. tingkat sedang; dan c. tingkat berat. (2) Pelanggaran tingkat ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila berdampak negatif terhadap unit organisasi. (3) Pelanggaran tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila berdampak negatif terhadap instansi/lembaga. (4) Pelanggaran tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila berdampak negatif terhadap negara.

Personel Intelijen Negara yang melanggar kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikenai sanksi.

(1) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 terdiri atas: a. sanksi ringan; b. sanksi sedang; dan c. sanksi berat. (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pernyataan permohonan maaf secara tertulis oleh personel yang melanggar Kode Etik Intelijen kepada kepala unit organisasi dan/atau pihak yang dirugikan; b. teguran lisan dari kepala unit organisasi; c. teguran tertulis dari kepala unit organisasi; dan d. pernyataan tidak puas secara tertulis dari kepala unit organisasi. (3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 1 (satu) tahun; c. penghentian pembayaran tunjangan kinerja selama 6 (enam) bulan; dan d. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; (4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penurunan pangkat/golongan setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Personel Intelijen Negara; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Personel Intelijen Negara.

(1) Pengenaan Sanksi pelanggaran Kode Etik Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terhadap personel organik Badan Intelijen Negara dilakukan oleh Kepala BIN atau Pejabat yang berwenang;

(2) Pengenaan Sanksi pelanggaran Kode Etik Intelijen terhadap personel BIN yang berasal dari TNI dan Polri dilakukan oleh pimpinan TNI dan Polri; (3) Pengenaan Sanksi pelanggaran Kode Etik Intelijen terhadap personel BIN yang berasal dari kementerian/ lembaga dilakukan oleh pimpinan masing-masing kementerian/lembaga.

Personel Intelijen Negara yang tidak terbukti melanggar Kode Etik Intelijen berdasarkan keputusan Dewan Etik diberikan rehabilitasi dalam bentuk surat keputusan Pimpinan Penyelenggara Intelijen Negara.

1. Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku: a. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 015 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pegawai Badan Intelijen Negara; b. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 015 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pegawai Badan Intelijen Negara; dan c. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2016 tentang Kode Etik Intelijen Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 932), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Penyelenggara Intelijen Negara lainnya dapat membuat Kode Etik Intelijen Negara sesuai dengan karakteristik masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan ini.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2017

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI GUNAWAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA