Pasal 11

(1) Sanksi pencabutan persetujuan dan/atau sanksi pencantuman dalam daftar hitam pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan oleh Kepala Badan apabila Pemohon tidak melaksanakan ketentuan dalam peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5). (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. (3) Dalam hal Pemohon tidak menghentikan kegiatan yang telah dicabut persetujuannya, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.