Pasal 2

(1) Penyelesaian Kerugian Negara atas uang, surat berharga, dan/atau barang di Badan yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan ini. (2) Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk calon pegawai negeri sipil. (3) Uang, surat berharga, dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara; dan/atau b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.