Pasal 6

Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD provinsi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dengan cara memastikan: a. KPU Provinsi mengikutsertakan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dalam penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPRD provinsi; b. KPU Provinsi melakukan penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD provinsi melalui sidang pleno yang dilaksanakan melalui rapat pleno secara terbuka dan dihadiri oleh:

1. Bawaslu Provinsi; dan
2. pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi; c. KPU Provinsi memberikan kesempatan kepada peserta rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk menyampaikan masukan dan tanggapan dalam hal terdapat kekeliruan terhadap proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD provinsi; d. KPU Provinsi menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. KPU Provinsi menuangkan penghitungan perolehan kursi anggota DPRD provinsi untuk masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu ke dalam berita acara; dan f. KPU Provinsi MENETAPKAN penghitungan perolehan kursi anggota DPRD provinsi untuk masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf e.