Pasal 20

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pencalonan pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan terhadap: a. pencalonan bakal Pasangan Calon perseorangan meliputi:

1. penyerahan dukungan dan penyerahan dukungan perbaikan;

2. verifikasi administrasi dukungan dan verifikasi administrasi dukungan perbaikan;

3. verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan;

4. rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual dan rekapitulasi dukungan perbaikan hasil verifikasi faktual perbaikan; dan

5. penyerahan dukungan dan penyerahan dukungan perbaikan; b. pencalonan bakal Pasangan Calon perseorangan dan Pasangan Calon dari Partai Politik meliputi:

6. pendaftaran bakal pasangan calon;

7. penelitian persyaratan calon;

8. penyerahan perbaikan syarat calon dan penelitian perbaikan syarat calon; dan

9. penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. (3) Selain penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pelaksanaan tahapan verifikasi faktual calon perseorangan Pengawas Pemilihan menggunakan alat pelindung diri tambahan berupa pelindung wajah (face shield).