Pasal 22

(1) Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dibagi dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. Bawaslu Provinsi yang memiliki jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:

1. divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;

2. divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;

3. divisi hukum dan penyelesaian sengketa; dan

4. divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi; dan b. Bawaslu Provinsi yang memiliki jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri atas:

5. divisi sumber daya manusia dan organisasi;

6. divisi pencegahan dan partisipasi masyarakat;

7. divisi hukum, pendidikan, dan pelatihan;

8. divisi penyelesaian sengketa;

9. divisi penanganan pelanggaran; dan

10. divisi hubungan masyarakat, data, dan informasi. (2) Anggota Bawaslu Provinsi bertugas sebagai koordinator dan wakil koordinator divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).