Pasal 13

(1) Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dalam melakukan pengawasan keterlibatan penyelenggara negara dengan cara: a. mencatat penyelenggara negara yang kemungkinan menyalahgunakan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. mendeteksi adanya upaya mobilisasi pemilih oleh penyelenggara negara; dan c. mengawasi netralitas penyelenggara Pemilihan dan aparatur pemerintahan setempat selama melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. (2) Dalam hal terjadi pelanggaran oleh penyelenggara Pemilihan atau aparatur pemerintahan, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.