Peraturan Badan Nomor 19 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2016
regulation_id: "PERBAN_19_2016" document_type: "PERBAN" title_indonesian: "Peraturan Badan Nomor 19 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2016" year: "2016" number: "19" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/perban/perban-19-2016" frbr_uri: "/akn/id/act/peraturan-anri/2016/19" official_source: "https://peraturan.go.id/id/peraturan-anri-no-19-tahun-2016" source: "pasal.id"
Peraturan Badan Nomor 19 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2016
Sumber: https://pasal.id/peraturan/perban/perban-19-2016
Pasal I
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala Arsip Nasional
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Arsip Nasional Republik INDONESIA Tahun Anggaran 2016, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: NO PROVINSI ANGGARAN 1 Aceh 386.376.000 2 Sumatera Utara 334.256.000 3 Riau 323.045.000 4 Kepulauan Riau 342.514.000 5 Jambi 334.920.000 6 Sumatera Barat 326.381.000 7 Sumatera Selatan 317.152.000 8 Lampung 308.227.000 9 Bengkulu 335.800.000 10 Bangka Belitung 314.391.000 11 Banten 302.712.000 12 Jawa Barat 308.737.000 13 D.K.I Jakarta 307.650.000 14 Jawa Tengah 311.502.000 15 D.I Yogjakarta 316.018.000 16 Jawa Timur 317.549.000 17 Bali 351.003.000 18 Nusa Tenggara Barat 364.991.000 19 Nusa Tenggara Timur 398.774.000 20 Kalimantan Barat 321.239.000 MEMUTUSKAN:
NO PROVINSI ANGGARAN 21 Kalimantan Tengah 341.772.000 22 Kalimantan Selatan 326.079.000 23 Kalimantan Timur 414.043.000 24 Sulawesi Utara 398.609.000 25 Gorontalo 391.016.000 26 Sulawesi Barat 393.078.000 27 Sulawesi Selatan 382.546.000 28 Sulawesi Tengah 394.857.000 29 Sulawesi Tenggara 384.386.000 30 Maluku 427.804.000 31 Maluku Utara 420.680.000 32 Papua 450.532.000 33 Papua Barat 484.658.000
Pasal II
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2016. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2016 KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd MUSTARI IRAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA