Pasal 2

(1) Pedoman Retensi Arsip Urusan Pemerintahan Daerah ini disusun oleh Arsip Nasional

bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. (2) Ketentuan mengenai retensi arsip urusan pemerintahan daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.