Pasal 2

(1) Pedoman retensi arsip sektor kesejahteraan rakyat urusan agama disusun oleh Arsip Nasional Republik INDONESIA bersama dengan Kementerian Agama Republik INDONESIA. (2) Ketentuan mengenai retensi arsip sektor kesejahteraan rakyat urusan agama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.