Pasal 41

(1) Dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37ayat (1) terdiri atas: a. dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final; atau b. dokumen Underlying Transaksi yang bersifat perkiraan. (2) Dokumen Underlying Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan perkiraan secara gross (gross basis) atau perkiraan secara neto (net basis). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.