Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PBI Berlaku

Peraturan Badan Nomor 19-1-pbi-2017 Tahun 2017 tentang Jumlah Dan Nilai Nominal Uang Rupiah Yang Dimusnahkan Tahun 2016

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan:

  1. Uang Rupiah adalah Rupiah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai mata uang.
  2. Uang Rupiah Tidak Layak Edar adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak.
BAB 2 — PEMUSNAHAN UANG RUPIAH

Pasal 2

Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank INDONESIA

meliputi: a. Uang Rupiah Tidak Layak Edar; b. Uang Rupiah yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat; dan/atau c. Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku.

Pasal 3

Uang Rupiah yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara meracik dengan menggunakan mesin yang memiliki fungsi untuk meracik Uang Rupiah kertas.

Pasal 4

(1) Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. (2) Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pecahan, jumlah bilyet atau keping, dan nilai nominal. (3) Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank INDONESIA ini.

Pasal 5

Uang Rupiah yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tertuang dalam suatu berita acara.

BAB 3 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2017

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY