TIM KOORDINASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

TIM KOORDINASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA

BENCANA GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat penanggulangan bencana alam gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, dipandang perlu untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, serta lembaga internasional, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, terarah, dan terpadu berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, berhasil guna, transparan, dan akuntabel;

• bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN : ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA

BENCANA GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertugas :

• Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan umum dan strategi dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah;
• Mengkoordinasikan perumusan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas Rencana Kerja (Action Plan) rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah;
• Menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi terdiri dari :

• Tim Pengarah;

• Tim Pelaksana.

KEEMPAT : a. Susunan keanggotaan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf a terdiri dari:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;

1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Pendidikan Nasional;

3. Menteri Perdagangan;

4. Menteri Perindustrian;

5. Menteri Pertanian;

6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;

7. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

8. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

9. Menteri ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Menteri Negara Perumahan Rakyat;

2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Gubernur Jawa Tengah.

Sekretaris merangkap Anggota : Menteri Pekerjaan Umum.

Wakil Sekretaris : 1. Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan;

1. Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum.

• Tim Pengarah bertugas :

1. Memberikan arahan dalam perumusan kebijakan umum dan strategi, perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah;

2. Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

KELIMA : ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pengarah dibantu oleh Tim Teknis Nasional yang terdiri dari :

Ketua : Dr. Soetatwo Hadiwigeno;

Anggota : 1. Prof. Dr. Miyasto;

1. Ir. Adi Sarwoto, Dipl.HE;

2. Ir. Budi Atmadi Adiputro, Dipl.HE;

Sekretaris : Dr. Ir. Danang Parikesit.

KEENAM : a. Tim Pelaksana sebagaiman dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b terdiri dari Tim Pelaksana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tim Pelaksana Provinsi Jawa Tengah yang masing-masing dipimpin oleh :

1. Ketua Tim Pelaksana Provinsi DI Yogyakarta : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Ketua Tim Pelaksana Provinsi Jawa Tengah : Gubernur Jawa Tengah.

• Tim Pelaksana bertugas :

1. Merumuskan strategi dan kebijakan operasional rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah;

2. Menyusun ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Menyusun secara rinci langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah;

2. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kebijakan umum rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

• Tim Pelaksana bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah.

• Susunan organisasi, mekanisme, dan tata kerja Tim Pelaksana, ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana untuk masing-masing wilayahnya.

• Dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana, Ketua Tim menetapkan satuan kerja untuk setiap kegiatan.

• Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugas sehari-hari berkoordinasi dengan Sekretaris Tim Pengarah.

KETUJUH : a. Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi dapat membentuk Sekretariat Tim yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Pengarah.

• Mekanisme dan tata kerja Tim Pengarah, Tim Teknis Nasional, dan Sekretariat Tim diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pengarah.

KEDELAPAN : ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi :

1. dapat mengundang, meminta bantuan, atau mendapatkan dokumen/informasi yang diperlukan dari pejabat pemerintah atau pihak lain yang dipandang perlu;

2. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

KESEMBILAN : a. Tim Koordinasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;

• Tim Koordinasi melaporkan program kerja serta perkembangan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Presiden.

KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber pendanaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEBELAS : Masa kerja Tim Koordinasi adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang apabila dianggap perlu.

KEDUA BELAS : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah.

KETIGA BELAS : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KETIGA BELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juli 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands