Pasal 2

Kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan diarahkan untuk terwujudnya :

• peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
• penyediaan data untuk perencanaan pembangunan dan pemerintahan; dan
• penyelenggaraan pertukaran data secara tersistem dalam rangka verifikasi data individu dalam pelayanan publik.