PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88 TAHUN 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara

yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara,

pembangunan nasional, memperkokoh hak asasi manusia, serta persatuan dan

kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan dari

tuntutan hukum terhadap tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tertentu ;

• bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia yang disampaikan dengan surat Nomor

PW.001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999 dan Menteri Kehakiman dan

Hak Asasi Manusia dengan surat Nomor M.PW.07.03.54 tanggal 20 Maret 2001,

dipandang perlu memberikan abolisi kepada Sdr. Drs. WIMANJAYA K. LIOTOHE ;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan abolisi kepada Sdr. Drs. WIMANJAYA K. LIOTOHE.

KEDUA :

Dengan pemberian abolisi ini, maka semua penuntutan terhadap tersangka yang namanya

tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, ditiadakan.

KETIGA :

Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia,

dan Jaksa Agung.

KEEMPAT : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEEMPAT :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Juli 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Juli 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD M. BASYUNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 101