Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 2002

INDONESIA,

ttd.

PRESIDEN

ANTARA

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak");

Mengingat persahabatan dan hubungan kerjasama yang telah terjalin antara kedua negara dan rakyatnya; .. Bermaksud untuk menciptakan kondisi yang rnenguntungkan bagi penanaman modal oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya didasarkan atas kedaulatan yang sama dan saling menguntungkan; dan

Mengakui bahwa Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal tersebut akan mendorong untuk merangsang kegiatan investasi di kedua Negara;

PASAL I DEFINISI

Untuk tujuan Persetujuan ini :

  1. Istilah "investments" berarti segala bentuk aset yang ditanam oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lain dan diizinkan sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan Pihak terakhir, mencakup tetapi tidak terbatas pada:

  • benda bergerak dan tidak bergerak termasuk hak-hak lain seperti hipotek, jaminan, gadai, hak pakai hasil, hak-hak istimewa, dan garansi dan hak-hak serupa yang berhubungan dengan hal tersebut;

  • hak-hak yang diperoleh dari saham, surat obligasi atau setiap bentuk lainnya dari hasil bunga dalam perusahaan atau usaha patungan di wilayah Pihak lain;

  • tagihan atas uang atau tagihan atas setiap pelaksanaan yang mempunyai nilai ekonomi;

  • hak atas kekayaan intelektual, proses teknik, muhibah, dan keahlian;

  • konsensi…

PRESIDEN

  • konsesi usaha yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan kontrak yang berkaitan dengan penanaman modal termasuk konsesi untuk mencari atau mengeksploitasi sumber daya alam.

Setiap perubahan bentuk asset yang ditanamkan tidak akan mempengaruhi karakternya sebagai sebuah penanaman modal yang disetujui sepanjang perubahan tersebut telah pula disetujui atau diakui sesuai Pasal II di bawah ini.

  1. Istilah "penanam modal" berarti subjek-subjek berikut yang telah melakukan penanaman modal di wilayah Pihak lain sesuai dengan Persetujuan ini:
  • Seseorang yang berdasarkan hukum satu Pihak dinyatakan sebagai warga negaranya;
  • Badan hukum yang dibentuk, didirikan atau dalam berbagai hal layak dibentuk dan melakukan kegiatan sesuai dengan undang-undang salah satu Pihak dan memiliki kegiatan ekonomi yang efektif di wilayah salah satu Pihak dimana manajemen efektif dilaksanakan.
  1. Istilah "tanpa penundaan" berarti jangka waktu tertentu yang lazim diperlukan untuk penyelesaian syarat-syarat yang dibutuhkan untuk transfer pembayaran.

4 Istilah "wilayah" berarti:

  • Dalam hubungan dengan Republik Indonesia, Wilayah Republik Indonesia seperti yang ditetapkan dalam perundang-undangannya, dan daerah yang berdekatan dimana Republik Indonesia memiliki kedaulatan, hak-hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional.
  • Dalam hubungan dengan Republik Filipina, Istilah Filipina harus merujuk kepada wilayah Republik Filipina seperti yang ditetapkan dalam konstitusinya dan undang-undang termasuk wilayah perbatasan dan wilayah lainnya dimana Republik memiliki hak berdaulat dan hak-hak lain sesuai dengan hukum internasional

PASAL II

  1. Salah satu Pihak harus mempromosikan, mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi penanam modal dari Pihak lain di wilayahnya, serta mengizinkan penanaman modal tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

  2. Penanaman…

PRESIDEN

  1. Penanaman modal dari masing-masing Pihak setiap waktu harus diperlakukan secara wajar dan seimbang serta harus mendapatkan perlindungan dan keamanan yang memadai di wilayah Pihak lain.

PASAL III

  1. Masing-masing Pihak harus menjamin perlakuan yang wajar dan seimbang bagi penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lain dan tidak akan mengganggu, baik dengan tindakan yang tidak rasional maupun tindakan yang bersifat diskriminatif, pengoperasian, manajemen, perawatan, penggunaan, pemilikan atau pengaturan penanaman modal tersebut.

  2. Lebih khusus, masing-masing Pihak harus memperlakukan penanaman modal yang disetujui dan pendapatan dari penanaman modal tersebut dalam hal apapun harus tidak kurang menguntungkan dari yang diberikan terhadap penanaman modal yang disetujui dan pendapatan penanaman modal dari penanam modal Pihak ketiga.

  3. Jika salah satu Pihak memberikan perlakuan khusus kepada para penanam modal dari negara Ketiga berdasarkan persetujuan mengenai pembentukan penyatuan pabean, penyatuan ekonomi, penyatuan moneter atau kelembagaan serupa lainnya, atau berdasarkan persetujuan peralihan yang mengarah pada penyatuan kelembagaan sejenis, Pihak tersebut tidak berkewajiban untuk memberikan perlakuan khusus tersebut kepada para penanam modal dari Pihak lain.

PASAL IV

Masing-masing Pihak harus tidak melakukan tindakan apapun dari pengambil-alihan, nasionalisasi, atau segala bentuk pencabutan hak milik lainnya, yang berakibat sama dengan nasionalisasi atau pengambil-alihan terhadap penanaman modal dari penanam modal Pihak lainnya kecuali berdasarkan syarat-syarat di bawah ini:

  • tindakan dilakukan untuk kepentingan umum dan sesuai dengan proses hukum;

  • tindakan tidak berdasarkan diskriminasi;

  • tindakan…

PRESIDEN

  • tindakan yang disertai dengan ketentuan untuk pembayaran ganti rugi yang cepat, memadai dan efektif. Besarnya ganti rugi harus sesuai dengan harga pasar yang pantas bagi kepemilikan tersebut sebelum tindakan pencabutan hak milik diumumkan. Harga pasar tersebut harus ditentukan sesuai praktek-praktek dan metode-metode yang diakui secara internasional, atau bilamana harga pasar tersebut tidak dapat ditetapkan, ganti rugi tersebut harus merupakan jumlah yang wajar sebagaimana disetujui bersama antara Para Pihak, dan jumlah tersebut harus dapat ditransfer secara bebas dalam mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas.

PASAL V

  1. Penanam modal dari satu Pihak, yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lain mengalami kerugian karena perang, perang sipil, atau konflik bersenjata lainnya, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan di wilayah Pihak yang disebut terakhir, harus diberikan perlakuan oleh Pihak yang disebut terakhir berkenaan dengan restitusi, indemnifikasi, ganti rugi atau penyelesaian lainnya.

  2. Perlakuan tersebut tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diberikan oleh Pihak yang disebut terakhir kepada penanam modal sendiri atau penanam modal dari negara ketiga, yang lebih menguntungkan bagi penanam modal yang bersangkutan.

PASAL VI TRANSFER

  1. Masing-masing Pihak harus menjamin dalam lingkup hukum dan perundang- undangannya, yang berhubungan dengan penanaman modal oleh penanam modal, transfer secara bebas untuk:
  • laba, bunga, dividen dan penghasilan lainnya;
  • dana-dana yang dibutuhkan bagi penanaman modal dan/atau dalam pembayaran kembali pinjaman yang berhubungan dengan penanaman modal;
  • royalti atau biaya;
  • pendapatan perorangan;
  • hasil penjualan atau likuidasi dari penanaman modal;
  • ganti rugi atas kerugian atau pengambil-alihan.
  1. Transfer tersebut harus dilaksanakan tanpa penundaan dan pada tingkat nilai tukar yang berlaku pada tanggal dilakukan transfer dengan mengacu pada transaksi berjalan dalam mata uang yang ditransaksikan.

PASAL VII…

PRESIDEN

PASAL VII SUBROGASI

Jika salah satu Pihak atau perwakilan yang ditugaskan oleh Pihak tersebut telah memberikan suatu kontrak asuransi atau bentuk lain jaminan keuangan terhadap resiko non komersial dalam kaitan dengan suatu penanaman modal oleh salah satu penanam modalnya di wilayah Pihak lain, Pihak yang disebut terakhir harus mengakui hak Pihak pertama karena ketentuan subrogasi terhadap hak-hak penanam modal ketika pembayaran telah dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak atau jaminan keuangan oleh Pihak pertama. Akan tetapi, penjamin atau penjamin lain tidak berhak untuk melaksanakan hak-hak lain selain hak-hak yang mana penanam modal berhak untuk melaksanakan.

PASAL VIII

  1. Setiap perselisihan antara Pihak dan penanam modal Pihak lainnya, mengenai penanaman modal yang disebut terakhir di wilayah yang disebut sebelumnya, harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi.

  2. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan sejak tanggal pemberitahuan tertulis bagi penyelesaian, perselisihan tersebut, atas permintaan penanam modal yang bersangkutan, harus disampaikan kepada:

  • peradilan yang berwenang dari Pihak dimana wilayah penanaman modal dilaksanakan; atau
  • arbitrase internasional Pusat Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal (ICSID), yang didirikan berdasarkan Konvensi Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dan Penanam Modal Negara Lain, yang dibuat di Washington, D.C. pada tanggal 18 Maret 1965.

PASAL IX

  1. Para Pihak harus berupaya untuk menyelesaikan setiap perbedaan antara mereka mengenai penafsiran atau penerapan ketentuan Persetujuan ini melalui negosiasi damai atau melalui saluran diplomatik lainnya.

  2. Jika perbedaan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan dari tanggal pemberitahuan mengenai perbedaan tersebut, salah satu Pihak dapat mengajukan kepada Peradilan Arbitrase sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini.

  3. Peradilan…

PRESIDEN

  1. Peradilan Arbitrase tersebut harus dibentuk oleh tiga anggota dan harus didirikan sebagai berikut: dalam masa tiga bulan setelah pernberitahuan salah satu Pihak mengenai keinginan untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase, masing- masing Pihak harus menunjuk satu anggota. Kedua anggota tersebut kemudian harus, dalam waktu tiga puluh hari dari penunjukan anggota terakhir, menyetujui anggota ketiga yang merupakan warga negara dari negara Ketiga dan yang bertindak sebagai Ketua. Penunjukan Ketua tersebut harus disetujui oleh Para Pihak dalam waktu tiga puluh hari dari penunjukan anggota tersebut.

  2. Jika dalam waktu yang ditentukan pada ayat (2) dan (3) Pasal ini, penunjukan yang diperlukan belum dilakukan atau persetujuan yang diperlukan belum diberikan, salah satu Pihak dapat meminta Presiden Mahkamah Internasional untuk melakukan penunjukan yang diperlukan. Jika Presiden Mahkamah Internasional berhalangan untuk melaksanakan tugas tersebut atau jika yang bersangkutan merupakan warga negara salah satu Pihak, penunjukan harus dilakukan oleh Wakil Presiden, dan jika yang disebut terakhir berhalangan atau jika yang bersangkutan adalah warga negara salah satu Pihak, penunjukan dilaksanakan oleh anggota Mahkamah Internasional senior yang bukan warga negara salah satu Pihak.

  3. Ketua Peradilan harus merupakan warga negara Ketiga yang memiliki hubungan diplomatik dengan kedua belah Pihak.

  4. Peradilan arbitrase harus mengambil keputusan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, prinsip-prinsip hukum internasional dan prinsip-prinsip umum peraturan yang diakui oleh Para Pihak. Peradilan tersebut harus mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak dan harus menentukan prosedurnya sendiri.

  5. Masing-masing Pihak harus menanggung biaya bagi anggota arbitrasinya sendiri dan perwakilannya dalam proses arbitrasi. Biaya Ketua dan biaya-biaya lainnya harus ditanggung bersama oleh para Pihak kecuali hal-hal yang disetujui sebaliknya.

  6. Keputusan peradilan arbitrasi harus final dan mengikat terhadap kedua belah Pihak.

PASAL X

  1. Persetujuan ini akan berlaku terhadap penanaman modal oleh penanam modal dari Republik Filipina di wilayah Republik Indonesia yang diizinkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan setiap undang-undang yang mengubah atau menggantikannya, dan terhadap penanaman modal oleh penanam modal Republik Indonesia di wilayah Republik Filipina yang diizinkan sebelumnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan dan undang-- undang yang mengubah atau menggantikannya.

  2. Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini tidak akan berlaku terhadap setiap perselisihan, tuntutan atau perbedaan yang muncul sebelum masa berlakunya Persetujuan ini.

PRESIDEN

PASAL XI… PASAL XI

Apabila ketentuan hukum dari salah satu Pihak atau kewajiban berdasarkan hukum internasional yang berlaku sekarang atau dibuat di masa depan antara Para Pihak sebagai tambahan terhadap Persetujuan ini yang memuat peraturan, baik umum maupun khusus, yang memberi hak penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lainnya perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang diberikan oleh Persetujuan ini, maka peraturan yang lebih menguntungkan yang berlaku.

PASAL XII

  1. Salah satu Pihak dapat meminta diadakannya konsultasi mengenai setiap masalah yang menyangkut Persetujuan ini. Pihak lain harus memberikan pertimbangan simpatik atas usulan tersebut dan mengupayakan kesempatan yang memadai untuk melakukan konsultasi tersebut.

  2. Persetujuan ini dapat diubah setiap waktu, jika dianggap perlu dengan kesepakatan bersama dari masing-masing Pihak.

PASAL XIII

  1. Persetujuan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal pemberitahuan terakhir secara tertulis dari salah satu Pihak melalui saluran diplomatik mengenai terpenuhinya persyaratan konstitusional dan hukum internal dan prosedur ratifikasi.

  2. Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu sepuluh (10 ) tahun. Persetujuan tersebut akan berlaku seterusnya hingga salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya akan keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini. Pemberitahuan pengakhiran harus berlaku efektif satu tahun setelah tanggal pemberitahuan.

  3. Berkaitan dengan penanaman modal yang dilakukan sebelum tanggal pemberitahuan pengakhiran Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan Pasal I hingga XII akan tetap berlaku untuk jangka waktu selama sepuluh tahun terhitung sejak tanggal pengakhiran Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT…

PRESIDEN

DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal 12 Nopember 2001 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris.

Semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan mengenai penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

← Pasal 1 Lihat Peraturan Lengkap