Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PERUBAHAN STATUS PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH,

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN STATUS PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH,

BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN SWASTA YANG BERKAITAN

DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG

SEMULA DITANGGUHKAN ATAU DIKAJI KEMBALI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memulihkan perekonomian Indonesia, telah dilakukan pengkajian terhadap berbagai proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 dijadwalkan pelaksanaannya;

  • bahwa berdasarkan hasil pengkajian tersebut, dipandang perlu menciptakan perubahan status pelaksanaan beberapa proyek yang semula berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 dinyatakan ditangguhkan atau dikaji kembali menjadi diteruskan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

  1. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/ Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN STATUS

PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA

MILIK NEGARA DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN

PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG SEMULA

DITANGGUHKAN ATAU DIKAJI KEMBALI.

PERTAMA : Beberapa proyek yang semula ditangguhkan atau dikaji kembali berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara, diteruskan pelaksanaannya.

KEDUA : Proyek-proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yang diteruskan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

KETIGA : Dengan adanya ketetapan untuk meneruskan pelaksanaan proyek-proyek sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, maka ketentuan yang berkaitan dengan proyek-proyek yang bersangkutan dalam Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 beserta Lampirannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 64 TAHUN 2000

TANGGAL : 8 MEI 2000

PROYEK-PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN

SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA

MILIK NEGARA YANG DITERUSKAN

No. Nama Proyek Penanggung Jawab

  1. Menara Jamsostek PT Jamsostek Improvement of Meteoroligical and Geophysical

  2. Dep. Perhubungan Equipment Improvement of the Authomated Frequency

  3. Dep. Perhubungan Management System. Procurement and Installation of Airfield Ligthing

  4. Dep. Perhubungan System and Power Supply Procurement and Installation of Airport Security

  5. Dep. Perhubungan Equipment for 50 Airports Procurement and Installation of VIIF Extanded

  6. Range for Communication System and ATC Radar Dep. Perhubungan Facilities Phase II

  7. Procurement of SAR Communication System Dep. Perhubungan Pengembangan dan Pengoperasian Terminal

  8. PT Pelindo II Batubara serta Barang Umum di Tanjung Api-api Pembangunan Terminal/Dermaga Umum di Daerah

  9. Pelabuhan Gresik untuk Kegiatan Bongkar Muatan PT Pelindo III Log dan Barang Spesifik

  10. Prola Tinanggea Konsorsium 5 PTPN Konsorsium PTPN

  11. Investasi Rutin Pertamina Pertamina

  12. Relokasi dan Rekonstruksi PT Insan II PT Insan II

  13. Jalan Tol Cikampek-Padalarang PT Jasa Marga

  14. Jalan Tol Cileunyi-Nagreg PT Jasa Marga

  15. Jalan Tol Gempol-Pandaan PT Jasa Marga

  16. Jalan Tol JORR Seksi W 1 PT Jasa Marga

  17. Jalan Tol Pondok Aren-Serpong PT Jasa Marga

  18. Jalan Tol Semarang-Batang PT Jasa Marga

  19. Jalan Tol Semarang Seksi C PT Jasa Marga

  20. Jalan Tol Surabaya-Gresik PT Jasa Marga

  21. Jalan Tol Surabaya-Mojokerto PT Jasa Marga

  22. Jalan Tol Ujung Pandang (Pelebaran) PT Jasa Marga

  23. Jalan Tol Ulujami-Pondok Aren PT Jasa Marga

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Tonasa IV PT Semen Tonasa PT Semen Tonasa

  2. PLTA Musi PT PLN (PERSERO) PT Prasarana Nusantara Jaya,

  3. PLTA Drajat Chevron, Texaco

  4. Kelistrikan PT PLN (RKAP 1997) PT PLN (PERSERO)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I,

ttd

Lambock V. Nahattands

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka memulihkan perekonomian Indonesia, telah dilakukan pengkajian terhadap berbagai proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 dijadwalkan pelaksanaannya;

  • bahwa berdasarkan hasil pengkajian tersebut, dipandang perlu menciptakan perubahan status pelaksanaan beberapa proyek yang semula berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 dinyatakan ditangguhkan atau dikaji kembali menjadi diteruskan.
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/ Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara.