Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENT ANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PENGGANTI PIMPINAN

KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,epkumham.go Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

  • bahwa untuk memperlancar pemilihan dan penentuan calon pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 30 ayat

(2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menugaskan Pemerintah membentuk Panitia Seleksi yang keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah dan unsure masyarakat;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Panitia Seleksi Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  • bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Presiden ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI

CALON PENGGANTI PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK

PIDANA KORUPSI.

PERTAMA : Membentuk Panitia Seleksi Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Seleksi.

www.djpp.depkumham.go.id

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdiri dari: Ketua : Sdr. Patrialis Akbar, S.H.; Wakil Ketua : 1. Sdr. Irjen Pol. (Purn) Drs. M.H. Ritonga;

  1. Sdr. Dr. H. Soeharto, S.H., M.H.; Sekretaris : Sdr. Dr. Achmad Ubbe, S.H., M.H., APU.; merangkap anggota Anggota : 1. Sdr. Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif;
  2. Sdr. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M.;
  3. Sdr. Dr. Renald Kasali, Ph.D;
  4. Sdr. Basrief Arief, S.H., M.H.;
  5. Sdr. Akhiar Salmi, S.H., M.H.;
  6. Sdr. Drs. Erry Riyana Hardjapamekas;
  7. Sdr. Muhammad Fajrul Falaakh, S.H., M.A., M.Sc;
  8. Sdr. Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A.;
  9. Sdr. Hariyadi B. Sukamdani.

KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas:epkumham.go

  1. mengumumkan penerimaan dan melakukan pendaftaran calon pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  2. mengumumkan kepada masyarakat calon pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mendapatkan tanggapan;
  3. menyeleksi dan menentukan nama-nama calon pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  4. menyampaikan nama-nama calon pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Presiden.

KEEMPAT : Panitia Seleksi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

KELIMA : Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEENAM : Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan terpilihnya pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi dibebankan pada Anggaran Belanja Negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEDELAPAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.djpp.depkumham.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

  • bahwa untuk memperlancar pemilihan dan penentuan calon pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 30 ayat

(2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menugaskan Pemerintah membentuk Panitia Seleksi yang keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah dan unsure masyarakat;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Referensi Silang (2)
UU 30/2002 — Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi...
UU 30/2002 — Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi... [Pasal 33]