Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

            ttd. 

        SOEHARTO 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 1995

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA, REPUBLIK INDONESIA

      ttd. 

  MOERDIONO 

PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN KERAJAAN SPANYOL MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN SECARA RESIPROKAL ATAS PENANAMAN MODAL

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol, untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak",

BERKEHENDAK untuk meningkatkan kerjasama ekonomi untuk keuntungan bersama bagi kedua negara,

BERKEINGINAN untuk menciptakan kondisi-kondisi yang menguntungkan bagi penanaman modal yang dilakukan oleh para penanaman modal dari masing-masing Pihak di wilayah Pihak lainnya, dan

MENYADARI bahwa peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal di bawah Persetujuan ini akan mendorong inisiatif-inisiatif di bidang penanaman modal,

Telah menyepakati sebagai berikut:

PASAL I DEFENISI

Untuk maksud Persetujuan ini,

1. Istilah "Penanaman modal" berarti setiap bentuk aset, seperti barang-barang dan hak-hak dalam segala bentuknya, yang ditetapkan sesuai hukum dan peraturan-peraturan dari negara penerima penanaman modal dan khususnya, walaupun tidak terbatas, pada hal-hal sebagai berikut:

-saham-saham dan bentuk-bentuk lain atas partisipasi di perusahaan-perusahaan;

-hak-hak yang muncul dari seluruh bentuk-bentuk kontribusi yang dilakukan dengan maksud menciptakan sehingga mempunyai nilai ekonomi, termasu setiap pinjaman yang diberikan untuk tujuan ini, baik yang dikapitalisasikan maupun tidak;

-benda bergerak atau tidak bergerak dan setiap hak atas kepemilikan lain seperti hipotek, jaminan atau gadai;

-Setiap hak atas kepemilikan intelektual termasuk paten, merk dagang, lisensi manufaktur dan keahlian;

-hak-hak berusaha di bidang ekonomi dankomersial yang sesuai dengan hukum atau berdasarkan suatu kontrak, terutama hak-hak untuk mencari, mengolah, menambang atau mengeksploitasi sumber-sumber alam.

2. Istilah "Penanaman modal" berarti:

a. dalam hubungan dengan Republik Indonesia, orang yang menurut hukum Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia dan, dalam hubungan dengan Kerajaan Spanyol, orang yang menurut hukum Kerajaan Spanyol adalah penduduk Spanyol.

b. setiap bentuk badan hukum, termasuk perusahaan-perusahaan, asosiasi-asosiasi perusahaan, perusahaan-perusahaan dagang dan organisasi-organisasi lain yang dibentuk atau, pada setiap saat, dijalankan sesuai dengan hukum dan dikelola secara nyata di wilayah Pihak yang dimaksud.

3. Istilah "Penghasilan-penghasilan penanaman modal" merujuk pada penghasilan yang diperoleh dari suatu penanaman modal sesuai dengan defenisi tersebut di atas, yangmeliputi khususnya keuntungan-keuntungan, dividen-dividen dan bunga.

4. Istilah "wilayah" berarti:

a. dalam hubungan dengan Republik Indonesia, wilayah Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan di dalam perundang-undangannya serta laut-laut yangberbatasan dimana Republik Indonesia memiliki hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982;

b. dalam hubungan dengan Kerajaan Spanyol wilayah daratan dan perairannya termasuk zona ekonomi eksklusif dan kelanjutan landas kontinen di luar batas perairan teritorialnya yang memiliki atau mungkin dapat memiliki yurisdiksi dan hak-hak berdaulat yang dapat digunakan dalam mencari cadangan tambang bawah laut, eksplorasi dan konservasi sumber daya alam, sesuai dengan hukum internasional.

PASAL II PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

1. Dalam usaha-usaha untuk meningkatkan penanaman modal, masing-masing Pihak harus mendorong dan menciptakan kondisi-kondisi yangmenguntungkan bagi para penanam modal dari salah satu Pihak untuk menanamkan modal di wilayahnya dan harus menerima penanaman modal dimaksud sesuai dengan hukum dan peraturan di negara tersebut.

2. Masing-masing Pihak harus melindungi penanaman-penanaman modal di wilayahnya yang dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan Pihak tersebut, oleh para penanam modal dari Pihak lain, dan harus tidak mencampuri, dengan langkah-langkah yang tidak dibenarkan atau diskriminatif atas pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan perluasan, penjualan dan apabila diperlukan, likuidasi atas penanaman modal dimaksud.

3. Masing-masing Pihak harus memberikan ijin-ijin yang diperlukan berkaitan dengan penanaman-penanaman modal dan memperkenankan, dalam kerangka hukumnya, pelaksanaan kontrak-kontrak yang berkaitan dengan lisensi manufaktur dan tehnik, komersial, keuangan dan bantuan administratif.

4. Masing-masing Pihak juga harus berusaha bilamana perlu, untuk memberikan ijin-ijin yang diperlukan dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan dari para konsultan atau tenaga ahli yang digunakan oleh para penanam modal dari Pihak lain.

PASAL III RUANG LINGKUP PERSETUJUAN

Dengan memperhatikan penanaman-penanaman modal yang dilakukan sebelum berlakunya Persetujuan ini, Persetujuan ini pada prinsipnya harus berlaku terhadap penanaman modal oleh para penanam modal dari Kerajaan Spanyol di wilayah Republik Indonesia yang sebelumnya telah diberikan izin sesuai dengan Undang-undang no. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan setiap Undang-undang dan peraturan yang mengubah atau menggantikannya, dan bagi penanaman modal oleh para penanam modal dari Republik Indonesia di wilayah Kerajaan Spanyol yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Spanyol tentang penanaman-penanaman modal asing.

PASAL IV PERLAKUAN

1. Masing-masing Pihak harus menjamin perlakuan yang adil dan seimbang di wilayahnya terhadap penanaman-penanaman modal yang dilakukan oleh para penanam modal dari Pihak lain.

2. Perlakuan ini harus tidak kurang menguntungkan daripada perlakuan yang diberikan oleh masing-masing Pihak terhadap penanaman-penanaman modal yang dilakukan oleh para penanam modal dari suatu negara ketiga.

3. Namun, perlakuan ini harus tidak berlaku terhadap hak-hak istimewa yang diberikan oleh salah satu pihak kepada para penanam modal dari suatu negara ketiga berdasarkan keanggotaannya dalam:

• suatu wilayah perdagangan bebas
• suatu penyatuan pabean
• suatu pasar bersama
• Suatu kerjasama ekonomi atau berdasarkan suatu persetujuan yang berlaku sebelum penandatangan persetujuan ini yang memuat ketentuan-ketentuan sejenis bagi mereka yang diberikan oleh Pihak dimaksud kepada anggota-anggota dari organisasi itu.
• suatu pengaturan perdagangan lintas batas.

4. Perlakuan yang diberikan sesuai dengan pasal ini harus tidak berlaku pada pengurangan dan pembebasan pajak atau hak istimewa sejenis lainnya yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada para penanam modal dari negara-negara ketiga berdasarkan suatu persetujuan penghindaran pajak berganda atau persetujuan pajak lainnya.

PASAL V KOMPENSASI ATAS KERUSAKAN DAN KERUGIAN

Para penanam modal dari satu Pihak yang penanaman modal atau penanaman penghasilan-penghasilannya di wilayah Pihak lain menderita kerugian karena perang atau konflik bersenjata lainnya, negara dalam keadaan darurat nasional atau keadaan-keadaan sejenis lainnya di wilayah yang disebutkan kemudian harus diberikan semacam restitusi, idemnifikasi, penggantian atau penyelesaian lainnya, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dibandingkan dengan yang diberikan oleh Pihak yang disebutkan kemudian kepada para penanam modal dari negara ketiga. Setiap pembayaran yang dilakukan berdasarkan Pasal ini harus segera, memadai, efektif dan dapat ditransfer secara bebas.

PASAL VI NASIONALISASI DAN EKSPROPRIASI

Nasionalisasi, ekspropriasi atau setiap tindakan lain yang sifatnya atau berdampak sejenis yangmungkin dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berwenang dari satu Pihak terhadap penanaman-penanaman modal di wilayahnya sendiri dari para penanam modal Pihak lain, harus dilaksanakan semata-mata untuk alasan kepentingan umum sesuai dengan hukum, dan tidak bersifat diskriminatif. Pihak yangmengadopsi tindakan-tindakan termasuk harus membayar kepada para penanam modal atau kuasa hukumnya suatu ganti rugi dalam mata uang yang dapat dipertukarkan tanpa penundaan yang tidak dapat dibenarkan.

PASAL VII TRANSFER

Berkenaan dengan penanaman-penanaman modal yang dilakukan di wilayahnya, masing-masing Pihak harus memberikan hak kepada para penanam modal dari Pihak lain untuk mentransfer secara bebas penghasilan yang didapat dari penanaman modal dan pembayaran lain yang berkaitan, termasuk tetapi tidak terbatas, pada hal-hal sebagai berikut: a) modal dan tambahan modal yang digunakan untuk pemeliharaan dan peningkatan penanaman-penanaman modal; b) keuntungan-keuntungan bersih operasional termasuk deviden dan bunga sebagai bagian kepemilikan saham dari penyertaan asing; c) pembayaran kembali setiap pinjaman dan bunganya, yang berkaitan dengan penanaman modal; d) pembayaran royalti dan jasa yang berkaitan dengan penanaman modal; e) pendapatan dari penjualan saham yang dimiliki oleh para pemegang saham asing; f) penggantian atas kerusakan atau kerugian; g) penggantian atas ekspropriasi; h) pendapatan yang diterima oleh penanam modal dari likuidasi;
i) penghasilan dari para warganegara dari satu Pihak yangdiperbolehkan bekerja dalam hubungannya dengan penanaman modal di wilayah Pihak lain.

Transfer harus dilakukan di dalam matauang asing yang dapat dipertukarkan.

Pihak penerima penanaman modal harus memperbolehkan penanam modal dari Pihak lainnya, atau perusahaan di mana penanam modal menanamkan dana, untuk memiliki akses pada pasar valuta asing secara tidak diskriminatif sehingga penanam modal dapat membeli valuta asing yang diperlukan untuk melakukan transfer seuai dengan Pasal ini.

Transfer harus dilakukan setelah pemenuhan kewajiban-kewajiban perpajakan oleh para penanam modal yang didasarkan pada peraturan yang berlaku di Pihak penerima penanaman modal.

Para Pihak menyediakan fasilitas prosedur yang diperlukan untuk pelaksanaan transfer tanpa penundaan-penundaan yang melampaui batas, Khususnya, tidak lebih dari 3 (tiga) bulan setelah tanggal saat penanam modal mengajukan permohonan sampai dengan tanggal transfer terjadi. Oleh karena itu, kedua Pihak melakukan tata cara yang diperlukan, baik untuk pembelian mata uang asing dan untuk pelaksanaan transfer ke luar negeri, selama periode dimaksud.

PASAL VIII SYARAT-SYARAT YANG LEBIH MENGUNTUNGKAN

Syarat-syarat yanglebih menguntungkan yang terdapat dalam Persetujuan ini dimana telah disetujui oleh salah satu dari para Pihak dengan menanam modal dari pihak lainnya tidak akan dipergunakan dalam Persetujuan ini.

PASAL IX SUBROGASI

Jika suatu Pihak atau wakilnya yang ditunjuk telah memberikan suatu jaminan terhadaap resiko non-komersial mengenai suatu penanaman modal oleh penanam modal di wilayah Pihak lain dan telah melakukan pembayaran kepada penanam modal dimaksud sesuai penjaminan, Pihak lain harus mengakui, sesuai dengan ketentuan hukum yang bersangkutan, pengalihan hak-hak penanaman modal tersebut kepada Pihak yang disebut terdahulu atau setiap wakil yang ditunjuknya. Subrogasi dari yang disebutkan terakhir tidak boleh melebihi hak-hak asal penanaman modal. Berkenaan dengan pengalihan pembayaran yang dilakukan kepada Pihak lain dengan kelayakan subrogasi tersebut, ketentuan pasal VI dan VII harus berlaku.

PASAL X PENYELSAIAN PERSELISIHAN ANTARA SATU PIHAK DAN PARA PENANAM MODAL DARI PIHAK LAIN

1. Perselisihan antara salah satu dari para Pihak dengan satu penanam modl di pihak lain harus diberitahukan secara tertulis, termasuk keterangan terperinci dari pihak penanam modal kepada pihak penyelenggara investasi. Sedapat mungkin para pihak harus berusaha untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan ini melalui kesepakatan yang bersahabat.
2. Bilamana perselisihan ini tidak dapat diselesaikan melalui cara ini dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pemberitahuan tertulis seperti yang disebut dlam paragraf 1 melalui pengadilan lokal, maka perselisihan bisa diajukan kepada:

• arbitrase ad hoc yang didirikan berdasarkan "Arbitration Rules of Procedure of the United Nation Commission for International Trade Law" -"The International Centre for Settlement of Invesment Disputes between States and Nationals of Other States", dalam hal kedua Pihak menjadi penandatangan dari Konvensi ini.

3. Keputusan Arbitrase harus merupakan keputusan akhir dan mengikat para Pihak dalam perselisihan. Masing-masing Pihak akan melaksanakan keputusan ini menurut hukum nasionalnya.

PASAL XI PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PARA PIHAK TENTANG PENAFSIRAN ATAS PERSETUJUAN

1. Setiap perselisihan antara para Pihak sehubungan dengan penafsiran atau penerapan dari Persetujuan ini harus diselesaikan sebaik mungkin oleh Pemerintah dari kedua belah Pihak melalui saluran diplomatik.

2. Bilamana perselisihan ini tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut di atas ini, maka dalam waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak dimulainya negosiasi, maka permohonan salah satu Pihak dapat diajukan kepada peradilan arbitrase.

3. Peradilan arbitrase dibentuk menurut cara sebagai berikut: setiap Pihak harus menunjuk satu arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk ini harus memilih seorang arbitrator yang berkewarganegaraan dari negara ketiga sebagai ketua. Arbitrator tersebut harus ditunjuk dalam waktu enam dari tanggal di mana kedua Pihak telah memberitahukan Pihak lain atas niatnya untuk menyerahkan perselisihan ke suatu peradlan arbitrase.

4. Bilamana penunjkan dari anggota-anggota peradilan arbitrase belum terbentuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dari tanggal permohonan kepada arbitrase, setiap Pihak dapat, karena tidak adanya pengaturan lain, memeinta Ketua Mahkamah Internasional untuk mengadkan pertemuan yang diperlukan dalam waktu (tiga) bulan. Bilamana Ketua disyaratkan harus mempunyai kewarganegaraan dari satu Pihak atau dia idak sanggup melaksanakan penunjukan ini karena alasan-alasan lain, maka tugas ini harus dipercayakan kepada Wakil Ketua Mahkamah Internasional atau Hakim senior Mahkamah Internasional berikutnya yang tidak berkewarganegaraan dari kedua Pihak.

5. Peradilan arbitrase harus mengeluarkan keputusannya berdasarkan atas hukum, aturan-aturan yang terdapat dalam Persetujuan ini atau pengaturan lainnya yangmemaksa kedua Pihak dan prinsip-prinsip hukum Internasional yang diakui secara universal.

6. Bilamana kedua belah pihak tidak menentukan lain, peradilan harus meletakkan prosedur-prosedur tersendiri.

7. Peradilan harus mengambil keputusan dengan suara mayoritas dan keputusan ini harus merupakan keputusan akhir dan mengikat kedua Pihak.

8. Setiap pihak harus menanggung biaya pengeluaran bagi arbitrator yang ditunjuknya dan yang berhubungan dengan pelaksanaan proses arbitrase untuk Ketua harus ditanggung secara seimbang oleh kedua Pihak.

PASAL XII KONSULTASI DAN AMANDEMEN

1. Masing-masing Pihak dapat meminta diadakannya konsultasi terhadap setiap masalah dimana yang disetujui kedua Pihak untuk didiskusikan.

2. Persetujuan ini dapat berubah setiap waktu, jika dianggap perlu, dengan persetujuan bersama.

PASAL XIII MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA MASA BERLAKU

1. Persetujuan ini akam mulai berlaku pada tanggal di mana kedua Pihak telah saling memberitahukan bahwa persyaratan konstitusional formal yang diperlukan masing-masing untuk perberlakuan persetujuan internasional telah dipenuhi. Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan seterusnya. Setiap Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan pemberitahuan sebelumnya secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya Persetujuan.

2. Dalam hal penanaman modal yang dibuat sebelum tanggal berakhirnya Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan pasal I sampai XII akan berlaku (efektif) selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode selanjutnya sejak tanggal pengakhiran.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberikan kuasa oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT dalam rangkap asli dalam bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggris, seluruhnya adalah autentik, di Jakarta, tanggal 30 Mei 1995.

UNTUK PEMERINTAH

UNTUK PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

KERAJAAN SPANYOL

ttd.

       ttd. 

ALI ALATAS, SH.

                JAVIER GOMEZ NAVARRO 

--------------- 


                       -------------------- 

Menteri Luar Negeri

                 Menteri Perdagangan dan 







                    Pariwisata 

ACUERDO DE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCAS DE INVERSIONES ENTRE LA REPUBLICA DE INDONESIA Y EL REINO DE ESPAÑA

El Gobierno de la República de Indonesia y el Gobierno del Reino de España, en adelante denominados "las Partes", DESEANDO intensificar su cooperación económica en beneficio mutuo de ambos paises, PROPONIÉNDOSE crear condiciones favorables para las inversiones realizadas por inversores de una de las Partes en el territorio de la otra Parte,y RECONOCIENDO que la promotión y protección de las inversiones en virtud del presente Acuerdo estimulará las iniciativas en este campo, Han convenido en lo siguiente:

ARTICULO I DEFENICIONES

A los efeotos del presente Acuerdo,

1. Por "inversiones" se entendrá toda clase de activos, tales como bienes y derechos de cualquier clase, adqiridos de conformidad con las disposiciones legales y reglementarias del pais receptor de la inversión y en particular, aunque no exclusivamente, los siguientes:

• acciones y otras formas de participación en cosiedades;
• derechos derivados de toda clase de aportaciones realizadas con el fin de crear valor económico incluido cualquier préstamo concedido con esta finalidad, haya sido o no capitalizado;
• biene muebles e inmuebles y otros derechos reales tales como hipotecas, gravámenes o prendas;
• cualesquiera derechos en el campo de la propiedad intelectual, incluidas las patentes y marcas comerciales, así como las licencias de fabricacion y know-how;
• los derechos para desarrollar actividades económicas y comerciales reconocidos por la ley o en virtud de un contrato, en particular los destinados a la prospección, cultivo, extracción o explotación de recursos naturales.

2. Por "inversores" se entenderá: a) en el caso de la República de Indonesia, las personas fisicas que conarreglo al derecho indonesio sean nacionales indonesios y, en el caso del Reino de España, las personas fisicas que con arreglo al derecho español sean residentes en España y,; b) toda entidad jurídica, incluidas sociedades, asociaciones de sociedades, etidades mercantiles y otras organizaciones que seencuentren constituidas o, en cualquier caso, debidamente organizadas según el derecho de esa Parte y cuya dirección efectiva se lleve a cabo desde el teritorio de dicha Parte.

3. Por "rentas de inversón" se entenderán los rendimientos derivados de una inversión de conformidad con la definición contenida en el presente articulo e incluirá, en particular, los beneficios, dividendos e intereses.

4. Pos "territorio" se entenderá:

a) Con respecto a la República de Indonesia, el territorio de la República de Indonesia según se define en sus leyes y las zonas adyacentes sobre las cuales la República de Indonesia tenga derechos soberanos o jurisdicción de conformidad con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho de Lar de 1982.

b) Con repeoto al Reino de España, el territorio terrestre y sus aguas territoriales, asi como la zona económica exclusiva y la plataforma continental que se extiende fuera del límite de sus aguas territoriales y sobre la cual tiene o puede tener, según el derecho internacional, jurisdicción y derechos soberanos a efectos de prospección, exploración y conservación de recursos naturales.

ARTICULO II PROMOCION Y PROTECCION DE INVERSIONES

1. En sus esfuerzos por promover las inversiones, cada una de las Partes fomentará y creará las condiciones favorables para que los inversores de la otra Parte inviertan en su territorio, y admitirá dichas inversioes de conformidad consus leyes y reglamentos.
2. Cada Parte protegerá en su territorio las inversiones efectuadas de conformidad con sus leyes y reglementos por inversores de la otra Parte y no obstaculizará mediante medidas injustificadas o discriminatorias, la gestión, mantenimiento, utilización, disfrute, extensión, venta ni, en su caso, la liquidación de dichas inversiones.
3. Cada Parte procurará conceder los permisos necesarios en relación con estas inversiones y permitirá, dentro de su marco legal, la celebración de contratos en materia de licencias de fabricación y de asistencia técnica, comercial, financiera y administrativa.
4. Cada Parte procurará también, siempre que sea necesario, otorgar las autorizaciones necesarias en relación con las actividades de los consultores o expertos contratados por los inversores de la otra Parte.

ARTICULO III AMBITO DEL ACUERDO

Respecto de las inversiones efectuadas antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo, éste será aplicable asimismo a las inversiones efectuadas por inversores del Reino de España en el territorio de la República de Indonesia que hubieren sido admitidas previamente de conformidad con la ley n o 1 de 1967 sobre Inversiones de Capital Extranjero y de cualquier otra ley que la modifique o sustituya, y a las inversiones efectuadas por inversores de la República de Indonesia en el territorio del Reino de España que se hayan efectuado de conformidad con las disposiones legales españolas en materia de inversión extranjera.

ARTICULO IV TRATAMIENTO

1. Cada Parte garantizará en su territorio un tratamiento justo y equitativo a las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte.
2. Este tratamiento na será menos favorable que el otorgado por cada Parte a las inversiones realizadas en su territorio por inversores de un tercer pais.
3. Este tratamiento no será extensivo, sin embargo, a los privilegios que una Parte conceda a los inversores de un tercer pais en virtud de su pertenencia a:

• una zona de libre cambio,

• una unión aduanera,

• un mercado común,

• una organización de asistencia económica mutua o en virtud de un acuerdo celebrado antes de la firma del presente Acuerdo y en el que figuren disposiciones similares a las concedidas por dicha Parte a los miembros de esa organización o

• un arreglo comercial transfronterizo.

4. El tratamiento concedido con arreglo al presente articulo no se extenderá a las deducciones y exenciones fiscales u otros privilegios análogos concedidos por cualquiera de las Partes a inversores de terceros paises en virtud de un acuerdo para evitar la doble imposición o de cualquier otro acuerdo en materia de tributación.

ARTICULO V COMPENSACION POR DAÑOS Y PERDIAS

A los inversores de una parte cuyas inversiones o rentas de inversión en el territorio de la otra Parte sufran perdidas debidas a guerra, otros conflictos armados, estado de emergencia nacional u otras circunstancias similares en el territorio de la segunda se les concederá, por lo que respecta a la restitución, indemnización, compensación u otra liquidación, un tratamiento no menos favorable que el que esa seguna Parte conceda a los inversores de cualquier tercer Estado. Todo pago efectuado al amparo del presente articulo será pronto, adecuado, efectivo y libremente transferible.

ARTICULO VI NACIONALIZACION Y EXPROPIACION

La nacionalización, expropiación o cualquier otra medida de caracteristicas o efectos similares que puedan aplicar las autoridades de una Parte contra las inversiones efectuadas en su propio territorio por inversores de la otra Parte deberán aplicarse exclusivamente por razones de interés público conforme a la ley, y en ningún caso tendrán carácter discriminatorio. La Parte que adopte dichas medidas pagará a los inversores o a sus derechohabientes una indemnización adecuada en moneda convertible y sin demora injustificada.

ARTICULO VII TRANSFERENCIAS

Con respecto a las inversiones efectuadas en su territorio, cada Parte concederá a los inversores de la otra Parte el derecho a transferir libremente las rentas derivadas de aquéllas y otros pagos relacionados con ellas, en particular, pero no exclusivamente, os siguientes: a) los importes del capital y del capital adicional utilizados para mantener y ampliar las inversiones;

b) los beneficios netos de explotacion, incluidos los dividendos e intereses proporcionales a la participación accionarial del socio extranjero; c) el reembolso de cualquier préstamo y de los intereses correspondientes al mismo, en la medida en que estén relacionados con la inversion; d) el pago de cánones de licencia y honorarios por servicios en la medida en que estén relacionados con la inversión;

e) el producto de la venta de acciones que pertenezcan a los accionistas extranjeros;

f) la compensación por daños o pérdidas;

g) la compensación por expropiación;

h) el producto recibido por el inversor en caso de liquidación; i) las rentas de trabajo de los nacionales de una Parte a quienes sehaya permitido trabajar en relación con la inversión en el territorio de la otra Parte.

Las transferencias se harán en divisas libremente convertibles.

El Pais receptor de la inversión permitirá al inversor de la otra Parte, o a la sociedad en que hanya invertido, el acceso al mercado oficial de divisas de manera no discriminatoria, de tal modo que el inversor pueda adquirir las divisas necesarias para realizar las transferencias previstas en el presente articulo.

Las transferencias se efectuarán una vez que el inversor haya cumplido las obligaciones fiscales establecidas por las leyes vigentes en el pais receptor de la inversión.

Las Partes se comprometen a facilitar los procedimientos necesarios para que estas transferencias se efectúen sin demoras excesivas. En particular, no transcurrirán más de tres meses desde la fecha en que el inversor presente debidamente las solicitudes necesarias con el fin de efectuar la transferencia hasta la fecha en que tenga lugar efectivamente la transferencia. Por tanto, ambas Partes se comprometen a llevar a cabo dentro de dicho plazo las formalidades necesarias tanto para la adquisición de la divisa como para su transferencia efectiva al extranjero.

ARTICULO VIII CONDICIONES MAS FAVORABLES

En el caso de que una de las Partes hubiera convenido con los inversores de la otra Patre condiciones más favorables que las establecidas en el presente Acuerdo, las mismas no se verán afectadas por el presente Acuerdo.

ARTICULO IX SUBROGACION En el caso de que una Parte o cualquiera de sus organismos designados haya otorgado una garantia contra riesgos no comerciales respecto de una inversión efectuada por uno de sus inversores en el territorio de la otra Parte y de que haya efectuado pagos a dicho inversor de conformidad con esa garantia, la otra Parte reconocerá, de conformidad con sus leyes, el traspaso de los derechos de dicho inversor a la primera Parte o a cualquiera de sus organismos designados. La subrogación de la segunda Parte no excederá de los derechos originales de dicho inversor. Por lo que respecta a la transferencia de los pagos que hayan de efectuarse a la otra Parte en virtud de dicha subrogación, se aplicarán respectivamente las disposociones del articulo VI y del articulo VII.

ARTICULO X SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE Y LOS INVERSORES DE LA OTRA PARTE

1. Las controversias entre otra de las Partes y un inversor de la otra Parte serán notificadas por escrito, con una informacion detallada, por el inversor a la Parte receptora de la inversión. En la medica de lo posible, las partes eztarán de resolver estas controversias mediante acuerdo amistoso.

2. Si estas controversias an pudieran ser resueltas de esa mode en tra plazo de doce meses a contar desoe a fecha de la notificacion escrima mencionada en el apartado 1 recurriendo a medidas de caracter local, la controversia podrá ser sometida a:

• el tribunal de ....... ad hoc establecido según el Reglamento de Arbitraje de la commision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI);

• al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) creado por el "Convenio sobre Arreglo de Diferencias ...... a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados en caso de que ambas Partes lleguen a ser signatarias de ese conven.

3. Las sentencias arbitrates ..... definitivas y vinculantes para todas las partes en la controversia. Cada Parte se compromete a ejecutar las decisiones de conformidad con su derecho nacional.

ARTICULO XI SOLUCION DE LOS CONFLICTOS DE INTERPRETACION DEL ACUERDO ENTRE LAS PARTES

1. Toda controversia entre las Partes referente a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo será resuelta, en la medida de la psible, por los Gobiernos de las dos Partes por conducto diplomático.

2. Si no fuere posible resolver la controversia de ese modo en el plazo de seis meses a partir de la iniciación de las negociaciones, podrá ser sometida, a petición de cualquiera de las Partes, a un tribunal de arbitraje.

3. El tribunal de arbitraje se constituirá del siguiente modo; cada Parte nombrará un árbitro y estos dos árbitros elegirán a unciudadano de un tercer pais como presidente. Los árbitros serán nombrados en el plazo de tres meses y el presidente en en plazo de seis meses a partir de fecha en que cualquiera de las dos Partes haya informado a la otra de su intencióde someter la controversia a un tribunal de arbitraje.

4. Si los nombramientos de los miembros del tribunal arbitral no se hubieren efectuado en el plazo de seis meses a partir de la fecha de la solicitud de arbitraje, cualquiera de las Partes podrá, a falta de cualquier otra solución, invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a que proceda a los nombramientos necesarios en un plazo de tres meses. Si el Presidente fuera nacional de una de las Partes o no pudiera desempeñar esta función por otras razones, se encomendará este cometido al Vicepresidente de la Corte o al Juez de la Corte que le siga en categoria y que no sea nacional de ninguna de las Partes.

5. El tribunal arbitral dictará su decisión sobre la base del respeto del derecho, de las normas contenidas en el presente Acuerdo o en cualesquiera otros acuerdos vigentes entre las Partes asi como de los principios universalmente reconocidos del derecho internacional.

6. A menos que las Partes decidan otra cosa, el tribunal establecerá su propio procedimiento.

7. El tribunal tomará su decisión por mayoria de votos y dicha decisión será definitiva y vinculante para ambas Partes.

8. Cada Parte correrá con los gastos del árbitro nombrado por ella y con los relacionados con su representación en los procedimientos arbitrales. Los demás gastos, incluidos los del presidente, serán sufragados a partes iguales por las Partes.

ARTICULO XII CONSULTAS Y ENMIENDA

1. Cualquiera de las Partes podrá solicitar la celebración de consultas sobre cualquier asunto que ambas Partes convengan en debatir.

2. El presente Acuerdo podrá ser modificado en cualquier momento por consentimiento mutuo, si asi se juzga necesario.

ARTICULO XIII ENTRADA EN VIGOR, DURACION Y DENUNCIA

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que las dos Partes sehayan notificado mutuamente el cumplimiento de las respectivas formalidades constitucionales requeridas para la entrada en vigor de acuerdos internacionales. Permanecerá en vigor por un periodo inicial de diez años y por tácita reconducción por periodos consecutivos de diez años.

Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo previa notificación por escrito seis meses antes de la fecha de su expiración.

2. Con respecto a las inversiones efectuadas antes de la fecha de denuncia del presente Acuerdo, las disposiciones de los articulos I a XII seguirán estando en vigor por un periodo adicional de diez años a partir de la fecha de denuncia del presente Acuerdo.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios firman el presente Acuerdo.

HECHO en originales en indonesio, español e inglés, todos ellos egualmente auténticos, en Yakarta a 30 de mayo de 195.

POR EL GOBIERNO DE LA

POR EL GOBIERNO DEL REPUBLICA DE INDONESIA

REINO DE ESPAÑA

ALI ALATAS, SH

JAVIER GOMEZ NAVARRO

           -------------------- 

Ministro de Asundos Exteriores Ministro de Comercio y Turismo

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE KINGDOM OF SPAIN ON THE RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Spain, hereinafter referred to as "the Parties",

DESIRING to intensify their economic cooperation for the mutual benefit of both countries,

INTENDING to create favourable conditions for investments by investors of either Party in the territory of the other Party.

and

RECOGNIZING that the promotion and protection of investments under this Agreement will stimulate initiatives in this field,

Have agreed as follows:

ARTICLE I

DEFENITIONS

For the purposes of the present Agreement,

1. The term "Investment" means any kind of assets, such as goods and rights of all sorts, acquired under the law and regulations of the host country of the investment and in particular, although not exclusively, the following:

• shares and other forms of participation in companies;

• rights arising from all types of contributions made for the purpose of creating economic value, including every loan granted for this purpose, whether capitalized or not;

• movable and immovable property and any other property rights such as mortgages, liens or pledges;

• any rights in the field of intellectual property, including patents and trademarks, as well as manufacturing licenses and know-how;

• rights to engage in economic and commercial activities authorized by law or bay virtue of a contract particularly those rights to search for cultivate, extract or exploit natural resources.

2. The term " Investor" means:

a. in respect of the Republic of Indonesia, a nutaral person who according to the laws of the Republic of Indonesia is an Indonesian national and, in respect of the Kingdom of Spain, a nutural person who according to the laws of the Kingdom of Spain is a resident in Spain;

b. any legal entity, including companies, associations of companies, trading corporate entities and other organizations which is incorporated or, in any event, is properly organized under the law of that Party and is actually managed from the territory of that Party.

3. The term "Investment incomes" refers to the income derived from an investment in accordance with the definition contained above, and includes, in particular, profits, dividends and interests.

4. The term "territory" means:

a) In respect of the Republic of Indonesia the territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws and the adjacent areas over which the Republic of Indonesia has sovereign rights or jurisdiction in accordance with the

provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982.

b) In respect of the Kingdom of Spain, the land territory and its territorial waters, as well as the exclusive economic zone and the continental shelf that extends outside the limits of its territorial waters over which it has or may have jurisdiction and sovereign rights for the purposes of prospectioning, exploration and conservation of natural resources, pursuant to international law.

ARTICLE II

PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

1. In the efforts to promote investments, either Party shall encourage and create favourable conditions for investors of the other Party to invest in its territory, and shall admit such investments in accordance with its law and regulations.

2. Each Party shall protect in its territory the investments made in accordance with its laws and regulatons, by investors of the other Party and shall not hamper, by means of unjustified or discriminatory measures, the management, maintenance use, enjoyment, expansion, sale and if appropriate, the liquidation of such investments.

3. Each Party shall endeavour to grant the necessary permits relating to these investments and shall allow, within the framework of its law, the execution of contracts related to manufacturing-licenses and technical, commercial, financial and administrative assistance.

4. Each Party shall also endeavour, whenever necessary, to grant the permits required in connection with the activities of consultants or experts engaged by investors of the other Party.

ARTICLE III

SCOPE OF AGREEMENT

With regard to the investments made before the enter into force of this Agreement, this Agreement shall likewise apply to investments by investors of the Kingdom of Spain in the territory of the Republic of Indonesia which have been previously granted admission in accordance with the law No. 1 of the 1967 on Foreign Capital Investments and any law amending or replacing it, and to investments by investors of the Republic of Indonesia in the territory of the Kingdom of Spain which have been made in accordance with legal Spanish provisions on foreign investments.

ARTICLE IV

TREATMENT

1. Each Party shall guarantee in its territory fair and equitable treatment for the investments made by investors of the other Party.

2. This treatment shall not be less favourable than that extended by each Party to the investments made in its territory by investors of a third country.

3. However, this treatment shall not extend to the privileges that one Party may grant to investors of a third country by virtue of its membership in:

• a free-trade area,

• a customs union,

• a common market,

• a mutual economic assistance organization or by virtue of an agreement entered into before the signature of this agreement which contains provisions similar to those granted by that Party to the members of such organization or

• a cross border trade arrangement.

4. The treatment given pursuant to this article shall not extend to tax deducations and exemptions or other similar privileges granted by either of the Parties to investors of third countries by virtue of a double-taxation avoidance agreement or any other taxation agreement.

ARTICLE V

COMPENSATION FOR DAMAGES OR LOSSES

Investors of one whose investments or investment incomes in the territory of the other Party suffer losses owing to war, other armed conflicts, a state of national emergency or other similar circumstances in the territory of the latter shall be accorded, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, treatment no less favourable than that which the letter Party grants to investors of any third State. Any payment made under this Article shall be prompt, adequate, effective and freely transferable.

ARTICLE VI

NATIONALIZATION AND EXPROPRIATION

The nationalization, expropriation or any other measure of similar characteristics or effects that may be applied by the authorities of one Party againts the investments in its own territory of investors of the other Party must be applied exclusively for reasons of public interest pursuant to the law, and shall in no case be discriminatory. The Party adopting such measures shall pay to the investors or his legal beneficiary an adequate indemnity in convertible currency without unjustified delay.

ARTICLE VII

TRANSFER

With regard to the investments made in its territory, each Party shall grant to investors of the other Party the right to freely transfer the income deriving therefrom and other payments related thereto, including particularly but not exclusively, the following: a) capital and additional capital amounts used to maintain and increase investments; b) net operating profits including dividends and interests in proportion to the share-holding of the foreign participant; c). repayment of any loan and the relevant interest thereof, as far as it is related to the investment; d) payment of royalties and services fees as far as it is related to the investment; e) prodeeds from sales of shares owned by the foreign share-holders; f) compensation for damages or losses; g) compensation for expropriation; h) proceeds received by investor in case of liquidation; i) the earnings of nationals of one Party who are allowed to work in connection with investment in the territory of the other Party.

The transfers shall be made in freely-convertible foreign currencies.

The host Party of the investment shall allow the investor of the other Party, or the company in which he has invested, to have access to the official foreign-exchange market in a non-discriminatory manner so that the investor may purchase the necessary foreign currency to make the transfers pursuant to this article.

The transfer shall be made after compliance by the investor with the tax obligations laid down by current law in force in the host Party of the investment.

The Parties undertake to facilitate the procedures needed to make these transfers without excessive delays. In particular, no more that three months must elapse from the date on which the investor properly submits the necessary applications in order to make the transfer until the date the transfer actually takes place. Therefore, both for the purchase of foreign currency and for its effective transfer abroad, within that period of time.

ARTICLE VIII

MORE FAVOURABLE TERMS

More favourable terms than those of this Agreement which have been agreed to by one of the Parties with investors of the other Party shall not be affected by this Agreement.

ARTICLE IX

SUBROGATION

In case one party or any of its designated agency has granted any guarantee against non- commercial risks in respect of an investment by its investor in the territory of the other Party and has made payment to such investor under that guarantee, the other Party shall recognize, in accordance with its law, the transfer of this rights of such investor to the former Party or any of its designated agency. The subrogation of the latter shall no exceed the original rights of such investor. As regards the transfer of payments to be made to the other Party by virtue of such subrogation, the provisions of Article VI and VII shall apply respectively.

ARTICLE X

SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN ONE PARTY AND INVESTORS OF THR OTHER PARTY

1. Disputes between one of the Parties and one investor of the other Party shall be notified in writing, including a detailed information, by the investor to the host Party of the investment. As far as possible the Parties shall endeavour to settle these differences by means of a friendly agreement.

2. If these disputes cannot be settled in this way within twelve months from the date of the written notification mentioned in paragraph 1 through the pursuit of local remedies, the dispute may be submitted to:

• the ad hoc of arbitration established under the Arbitration Rules of Procedure of the United Nations Commission for International Trade Law or
• the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) set up by the "Convention on Settlement of Invenstment Disputes between States and nationals of other States", in case both Parties become signatories of this Convention. nationals of other States", in case both Parties become signatories of this
  Convention. the "Convention on Settlement of Invenstment Disputes between States and

3. The arbitration decisions shall be final and binding for the parties in dispute. Each Party undertakes to execute the decisions in accordance with its national law.

ARTICLE XI

SETTLEMENT OF CONFLICTS OF INTERPRETATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE PARTIES

1. Any dispute between the Parties relative to the interpretation or application of this Agreement shall as for as possible be settled by the Governments of the two Parties through diplomatic channels.

2. If it were not possible to settle the dispute in this way within six months from the start of the negotiations, it may be submitted, at the request of either of the two Parties, to a court of arbitration.

3. The court of arbitration shall be set up in the following way: each Party shall appoint an arbitrator and these two arbitrators shall elect a citizen from a third country as president. The arbitrators shall be appointed within three months and the president within six months from the date on which either of the two Parties informed the other Party of its intention to submit the dispute to a court of arbitration.

4. If the appointments of the members of the Court of Arbitration are not made within a period of six months from the date of request for arbitration, either Party may, in the absence of any other arrangement, invite the President of the International Court of Justice to make necessary appointments within three months. Should the President be a national of one Party or should he not be able to perform this designation because of other reasons, this task shall be entrusted to the Vice-Presicent of the Court, or to the next senior Judge of the Court who is not a national of either Party.

5. The court of arbitration shall issues its decision on the basis of repect for the law, of the rules contained in this Agreement or in other agreements in force between the Parties, and well as op the universally recognized principles of international law.

6. Unless the Parties decide otherwise, the court shall lay down its own procedure.

7. The court shall take its decision by majority vote and that decision shall be final and binding for both Parties.

8. Each Party shall bear the expenses of the arbitrator appointed by it and those connected with representing it in the arbitration proceedings. The other expenses, including those of the President, shall be borne in equal parts by the Parties.

ARTICLE XII CONSULTATION AND AMENDMENT

1. Either Party may request that a consultation be held on any matter that both Parties agree to discuss.

2. This Agreement may be amended at any time, if deemed necessary, by mutual consent.

ARTICLE XIII ANTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force on the date on which the two Parties shall have notified each other that the respective constitutional formalities required for the entry into force of international agreements have been completed. It shall remain in force for an initial period of ten years and, by tacital renewal, for consecutive ten years periods.

Either Party may terminate this Agreement by prior notification in writing, six months before the date of its expiration.

2. In respect on investments made prior to the date of termination of the present Agreement, the provisions of Article 1 to XII shall continue to be effective for a further perior of ten years from the date of termination of the present Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the respective plenipotentiaries have signed this Agreement.

DONE in originals in Indonesia, Spanish and English, all of which are equally authentic, in Jakarta, May 30, 1995.

FOR THE GOVERNMENT OF

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

THE KINGDOM OF SPAIN

ALI ALATAS, SH.

JAVIER GOMEZ NAVARRO

---

            -------------------- 

Minister of Foreign Affairs Minister of Trade and

Tourism