Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI

YANG DIAJUKAN OLEH PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa masa tugas Sdr. Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. sebagai Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden akan berakhir pada bulan Januari 2015;

  • bahwa dalam rangka memilih calon Hakim Konstitusi pengganti secara transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel sesuai amanat Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maka dipandang perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
  2. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI

CALON HAKIM KONSTITUSI YANG DIAJUKAN OLEH PRESIDEN.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Seleksi.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:

Pengarah : 1. Prof. Pratikno, M.Soc.Sc., Menteri Sekretaris Negara.

  1. Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ketua merangkap : Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA; Anggota

Sekretaris : Refly Harun, S.H., M.H. LL.M; merangkap Anggota

Anggota : 1. Prof. Dr. Harjono, S.H., MCL;

  1. Dr. Todung Mulya Lubis. S.H., LL.M.;

  2. Dr. Maruarar Siahaan, S.H.;

  3. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.;

  4. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.

KETIGA :...

KETIGA : Panitia Seleksi mempunyai tugas:

  1. Mengumumkan penerimaan dan melakukan pendaftaran Calon

Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden;

  1. Mengumumkan kepada masyarakat mengenai Calon Hakim

Konstitusi yang diajukan oleh Presiden untuk mendapatkan

tanggapan dan masukan;

  1. Menyeleksi dan menentukan nama Calon Hakim Konstitusi yang

diajukan oleh Presiden; dan

  1. Menyampaikan kepada Presiden nama-nama Calon Hakim

Konstitusi hasil seleksi.

KEEMPAT : Panitia Seleksi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan

tugasnya kepada Presiden.

KELIMA : Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan

Keputusan Menteri Sekretaris Negara.

KEENAM : Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan

Presiden ini sampai dengan diangkatnya Hakim Konstitusi hasil

seleksi.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi

dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Kementerian

Sekretariat Negara.

KEDELAPAN :...

KEDELAPAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Desember 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum

dan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa masa tugas Sdr. Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. sebagai Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden akan berakhir pada bulan Januari 2015;

  • bahwa dalam rangka memilih calon Hakim Konstitusi pengganti secara transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel sesuai amanat Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maka dipandang perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu

MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

  3. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 8/2011 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
Referensi Silang (3)
UU 24/2003 — MAHKAMAH KONSTITUSI
UU 8/2011 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
UU 24/2003 — MAHKAMAH KONSTITUSI [Pasal 20 ayat (2)]