PANITIA PENYELIDIK MASALAH KONSTITUSI

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2001

TENTANG

PANITIA PENYELIDIK MASALAH KONSTITUSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang

berlangsung sekarang ini terdapat masalah-masalah mendasar yang

bermuara pada ketentuan Undang Undang Dasar;

• bahwa dalam rangka sumbangan pemikiran terhadap upaya pemecahan

masalah tersebut, diperlukan penyelidikan, kajian, dan perumusan yang

melibatkan para ahli dan unsur masyarakat lainnya;

• bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor IX/MPR/2000 juga menugaskan Badan Pekerja Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan

Rancangan Perubahan Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945;

• bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut dipandang perlu membentuk

Panitia Penyelidik Masalah Konstitusi dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 3 dan 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA PENYELIDIK

MASALAH KONSTITUSI.

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelidik Masalah Konstitusi, yang selanjutnya

disebut Panitia Penyelidik.

KEDUA : Panitia Penyelidik bertugas membantu Presiden untuk menyelidiki,

mengkaji, dan merumuskan masalah-masalah konstitusi dalam upaya

memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemecahan masalah

konstitusi, yang hasilnya akan disampaikan pada Majelis

Permusyawaratan Rakyat.

KETIGA : 1. Susunan keanggotaan Panitia Penyelidik terdiri dari :

Ketua : Prof. Dr. H. Harun Alrasid, S.H.

merangkap anggota

Sekretaris : Satya Arinanto, S.H., MH.

merangkap anggota

Anggota : 1. A.A. Oka Mahendra, S.H.

1. Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H.

2. Prof. Dr. Koesnadi Hardja-

sumantri,S.H.

1. Prof. Dr. H. R. Sri Soemantri M,

S.H.

1. Prof. …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Prof. Dr. Erman Rajagukguk, S.H.,

LL.M.

1. Prof. Dr. Ismail Suny, S.H., MCL.

2. Rahman A. Tolleng

3. Prof. Dr. Charles Himawan, S.H.,

LL.M.

1. Prof. H. Sutandyo Wignjo-

soebroto, MPA.

1. Susunan keanggotaan Panitia Penyelidik dapat ditambah sesuai

kebutuhan, yang penetapannya dilakukan dengan Keputusan

Presiden atas usul Ketua Panitia Penyelidik.

KEEMPAT : 1. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyelidik :

• mengikutsertakan para ahli dan unsur masyarakat lainnya.

• melaporkannya kepada Presiden secara berkala atau

sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

1. Tata kerja Panitia Penyelidik ditetapkan oleh Panitia Penyelidik.

KELIMA : Panitia Penyelidik melaksanakan tugasnya paling lama 12 bulan sejak

tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini, dan dapat diperpanjang

sesuai kebutuhan.

KEENAM : Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Panitia

Penyelidik dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara.

KETUJUH : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 April 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II, ttd Edy Sudibyo