Pasal 27

(1) Perubahan/pergeseran biaya antar program dalam satu subsektor

dan atau dalam satu atau antar DIK kantor/satuan kerja tingkat pusat departemen/lembaga diputuskan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan departemen/lembaga yang bersangkutan.

(2) Keputusan terhadap usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterima usul tersebut beserta bahan-bahannya secara lengkap.

(3) Perubahan/pergeseran biaya tidak dapat dilakukan dari:

• Biaya untuk gaji dan tunjangan beras ke biaya lainnya dalam Belanja Pegawai;
• Belanja pegawai ke belanja non pegawai;
• Dana yang disediakan untuk pengeluaran rutin Perwakilan Republik Indonesia termasuk perwakilan departemen/lembaga di luar negeri untuk keperluan pembiayaan kegiatan kantor/ satuan kerja di dalam negeri.

(4) Peninjauan kembali ketentuan dalam ayat (3) dilakukan oleh

Menteri Keuangan.