Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1997 tentang BADAN PENGENDALI BIMBINGAN MASSAL

Pasal 3

BAB 2 — KEDUDUKAN, TUGAS, DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGENDALI BIMAS

Susunan keanggotaan Badan terdiri dari : a. Ketua:

Menteri Pertanian b. Sekretaris merangkap Anggota:

Sekretaris Pengendali Bimas c. Anggota:

  1. Sekretaris Jenderal Departemen ertanian;

  2. Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura,

Departemen Pertanian;

  1. Direktur Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian;

  2. Direktur Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian;

  3. Direktur Jenderal Perkebunan/ Sekretaris Dewan Gula INDONESIA,

Departemen Pertanian;

  1. Kepala Badan Agribisnis, Departemen Pertanian;

  2. Kepala Badan penelitian dan Pengembangan Pertanian,

Departemen Pertanian;

  1. Kepala Badan Pendidikan dan, Latihan,Departemen Pertanian;

  2. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;

  3. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;

  4. Direktur Jenderal Penerangan Umum, Departemen Penerangan;

  5. Direktur Jenderal Radio, Televisi dan Film, Departemen Penerangan;

  6. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;

  7. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

  8. Direktur Jenderal Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

  9. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

  10. Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan, Departemen Kehutanan;

  11. Direktur Jenderal Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum;

  12. Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi Pedesaan, Departemen

Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;

  1. Asisten III Menteri Koodinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;

  2. Assisten II Menteri Koodiantor Bidang Produksi dan Distribusi;

  3. Assiten III Menteri negara Urusan Pangan;

  4. Kepala Badan Urusan Logistik;

  5. Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan,

Sekretariat Negara;

  1. Direktur Perkreditan Bank INDONESIA;

  2. Direktur Utama Bank Rakyat INDONESIA;

  3. Direktur Utama PT. PUSRI;

  4. Pimpinan instansi terkait lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Badan.

← Pasal 2 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 4 →