Pasal 3

Perusahaan Perseroan yang berdasarkan jenis dan kriteria dalam Keputusan PRESIDEN ini dapat dikecualikan dari pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku pemegang saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN tersendiri. Pasal 4 …