Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1980

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2000

TENTANG

PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1980

TENTANG LARANGAN PEMASUKAN DAN PEMBERIAN IZIN PENGOPERASIAN

PESAWAT TERBANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kemampuan perusahaan angkutan udara dan pelayanan angkutan udara kepada masyarakat, perlu didukung oleh kemampuan armada angkutan udara yang andal dan efisien;

  • bahwa untuk mewujudkan kemampuan armada angkutan udara yang andal dan efisien, perlu mengambil langkah-langkah guna memperlancar mekanisme dan prosedur pengadaan pesawat terbang dari luar negeri;
  • bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu mencabut larangan pemasukan dan pemberian izin pengoperasian pesawat terbang sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

  1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembara Negara Nomor 3481);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembara Negara Nomor 3610);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN INSTRUKSI

PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG LARANGAN

PEMASUKAN DAN PEMBERIAN IZIN PENGOPERASIAN PESAWAT

TERBANG.

PERTAMA : Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980 tentang Larangan Pemasukan dan Pemberian Izin Pengoperasian Pesawat Terbang.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kemampuan perusahaan angkutan udara dan pelayanan angkutan udara kepada masyarakat, perlu didukung oleh kemampuan armada angkutan udara yang andal dan efisien;

  • bahwa untuk mewujudkan kemampuan armada angkutan udara yang andal dan efisien, perlu mengambil langkah-langkah guna memperlancar mekanisme dan prosedur pengadaan pesawat terbang dari luar negeri;
  • bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu mencabut larangan pemasukan dan pemberian izin pengoperasian pesawat terbang sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980;
MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembara Negara Nomor 3481);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembara Negara Nomor 3610);

Referensi Silang (2)
UU 15/1992 — PENERBANGAN
PP 40/1995 — Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995...