Pasal 14

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BAB III

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1) Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan Keputusan Presiden ini.

BAB VI...