PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA

KOMISI YUDISIAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha

mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui

pencalonan Hakim Agung serta pengawasan terhadap Hakim

yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan

dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim;

• bahwa untuk memperlancar pemilihan dan penentuan pemilihan

anggota Komisi Yudisial, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang tentang Komisi Yudisial menugaskan kepada Pemerintah

untuk membentuk Panitia Seleksi yang keanggotaannya terdiri

atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan anggota

masyarakat;

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang

Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi

Yudisial;

• bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan

Presiden ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415);

MEMUTUSKAN…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN

PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI

YUDISIAL.

PERTAMA : Membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi

Yudisial, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut

Panitia Seleksi dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua : PROF. DR. A. GANI ABDULLAH, S.H.

(Direktur Jenderal Peraturan Perundang-

undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia)

1. Wakil Ketua I : ZULKARNAIN YUNUS, S.H., M.H.

(Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia)

1. Wakil Ketua II : AMIR SYAMSUDDIN, S.H., M.H.

(Praktisi Hukum)

1. Sekretaris : ABDUL WAHID, S.H.

(Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-

undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia)

1. Anggota : 1. DRS. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.H.

(Ketua Muda Bidang Pembinaan, Mahkamah

Agung Republik Indonesia)

2. A. HARIFIN TUMPA, S.H., M.H.

(Hakim Agung, Mahkamah Agung Republik

Indonesia)

3. LETNAN …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

3. LETNAN JENDERAL PURWADI

(Markas Besar Tentara Nasional Indonesia/

Departemen Pertahanan)

4. IR. GUNAWAN HADISUSILO

(Deputi VII Bidang Pengawasan, Kementerian

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara)

5. DRS. H. SLAMET RIYANTO

(Inspektur Jenderal Departemen Agama)

6. BASRIF ARIEF, S.H., M.H.

(Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen,

Kejaksaan Agung)

7. ACHMAD ROCHJADI

(Direktur Jenderal Anggaran Departemen

Keuangan)

8. PROF. HARKRISTUTI H, S.H., MA, PH.D.

(Komisi Hukum Nasional)

9. PROF. DR. ANDI HAMZAH, S.H.

(Akademisi)

1. DR. Jur. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.

(Praktisi Hukum)

11. PROF. DR. INDRIYANTO SENO ADJI,

S.H., M.H.

(Universitas Indonesia)

12. PROF. DR. DIEN SYAMSUDDIN, MA.

(Majelis Ulama Indonesia)

13. LUHUT …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

13. LUHUT PANGARIBUAN, S.H., LL.M.

(Praktisi Hukum)

14. DR. NONO ANWAR MAKARIM, S.H., LL.M.

(Ketua Badan Pelaksana Yayasan Aksara)

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

mempunyai tugas:

1. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Anggota Komisi

Yudisial;

1. melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi

kualitas dan integritas calon Anggota Komisi Yudisial;

1. menyeleksi dan menentukan 14 (empat belas) orang nama calon

Anggota Komisi Yudisial;

1. menyampaikan 14 (empat belas) orang nama calon Anggota

Komisi Yudisial kepada Presiden untuk diteruskan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat;

1. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada

Presiden Republik Indonesia;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi bertanggungjawab

kepada Presiden.

KEEMPAT : Panitia Seleksi dibantu oleh sekretariat yang dibentuk berdasarkan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KELIMA : Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan

Presiden ini sampai dengan terbentuknya Anggota Komisi Yudisial.

KEENAM : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Panitia

Seleksi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KETUJUH …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Januari 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI,

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan

ttd

Lambock V. Nahattands