PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA

K O N F E R E N S I T I N G K A T T I N G G I A S I A - P A C I F I C E C O N O M I C

COOPERATION X X I TAHUN 2013 DAN PENETAPAN

PRO VINSI BALI SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN

KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA-PACIFIC ECONOMIC

COOPERATION X X I T A H U N 2 0 1 3

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAdepkumham.go.id

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Meni mbang : a. bahwa Indonesi a tel ah di tetapkan sebagai tuan

rumah penyelenggara pertemuan Forum Konferensi

Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation ( K T T

A P E C ) X X I T a h u n 2 0 1 3 ;

• bahwa untuk mendukung dan menyukseskan

pelaksanaan penyelenggaraan pertemuan Forum KTT

APEC XXI Tahun 2013, perlu membentuk suatu panitia

nasional yang bertugas dan bertanggung jawab untuk

mempersiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan

kegiatan KTT APEC XXI Tahun 2013;

• bahwa pelaksanaan kegiatan KTT APEC XXI perlu

diselenggarakan pada satu lokasi dengan sarana dan

prasarana yang memenuhi standar kea manan da n

kenya manan bagi para Kepal a Negara/Kepala

Pemerintahan serta delegasi negara anggota APEC, sehingga

pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan KTT APEC XXI

Tahun 2013 dapat berjalan aman, tertib, dan lancar;

www.djpp.depkumham.go.id

---

• bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan

Panitia Nasional Penyelenggara K o n f e r e n s i T i n g k a t

T i n g g i A s i a - P a c i f i c E c o n o m i c C o o p e r a t i o n X X I

Tahun 2013 dan Penetapan Provinsi Bali sebagai

Tempat Penyelenggaraan Konferensi Tingkat

Tinggi A s i a - P a c i f i c E c o n o m i c C o o p e r a t i o n X X I

T a h un 2 01 3 ;depkumham.go.idMengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTU SAN PRE SIDE N TENTAN G PE MBE NTUKA N

PANITIA N ASION AL PEN YEL ENG GARA KONF EREN SI

TINGKAT TINGGI ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION

X X I T A H U N 2 0 1 3 D A N PENETAPAN PROVINSI BALI

SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN K O N F E R E N S I

T I N G K A T T I N G G I ASIA-PACIFIC ECONOMIC

COOPERATION X X I T A H U N 2 0 1 3 .

PERTAMA : 1. Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi

Tingkat T i n g g i A s i a - P a c i f i c E c o n o m i c

C o o p e r a t i o n ( K T T A P E C ) X X I T a h u n 2013, yang

selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia

Nasional.

1. Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1,

bertugas mengadakan persiapan dan penyelenggaraan

KTT APEC XXI Tahun 2013 dengan sebaik-baiknya

sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib.

www.djpp.depkumham.go.id

---

KEDUA : KTT APEC XXI Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA diselenggarakan di Provinsi Bali.

KETIGA : 1 . P ani ti a Na si onal se bag ai mana di ma ks ud dal a m

Di ktu m PERTAMA terdiri dari Pengarah, Panitia

Penyelenggara Konferensi, dan Panitia Persiapan Sarana dan

Prasarana.

1. Susunan keanggotaan Panitia Nasional adalah sebagai berikut:

• Pengarah :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dandepkumham.go.id Keamanan;

3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

4. Menteri Sekretaris Negara;

5. Menteri Keuangan;

6. Sekretaris Kabinet.

• Panitia Penyelenggara Konferensi :

Ketua : Menteri Luar Negeri;

Wakil Ketua I : Menteri Perdagangan;

Wakil Ketua II : Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal;

Sekretaris : Sekretaris Jenderal Kementerian Luar

Negeri;

Wakil Sekretaris : Sekretaris Menteri Sekretaris Negara;

Ketua dan Wakil Ketua Bidang

Substansi;

Ketua dan Wakil Ketua Bidang Acara dan Persidangan;

Ketua dan Wakil Ketua Bidang Media dan Humas; Ketua

dan Wakil Ketua Bidang Pengamanan;

www.djpp.depkumham.go.id

---

Ketua dan Wakil Ketua Bidang Protokol dan Konsuler;

Ketua dan Wakil Ketua Bidang Akomodasi dan

Dukungan Logistik;

Ketua dan Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan.

• Panitia Persiapan Sarana dan Prasarana :

Ketua : Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;

Wakil Ketua : Gubernur Provinsi Bali;

Anggota : 1. Menteri Pekerjaan Umum;

1. Menteri Energi dan Sumber Dayadepkumham.go.id Mineral;

2. Menteri Perhubungan;

3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

4. Bupati Badung.

KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA

angka 2 huruf a, bertugas:

• Menetapkan kebijakan umum dalam rangka persiapan dan

penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013;

• Memberikan arahan kepada Panitia Penyelenggara

Konferensi dan Panitia Persiapan Sarana dan Prasarana

mengenai langkahlangkah strategis terhadap pelaksanaan

kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a.

KELIMA : 1. Panitia Penyelenggara Konferensi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KETIGA angka 2 huruf b, bertugas :

• Menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan KTT

APEC XXI Tahun 2013 sesuai kebijakan dan arahan

Pengarah;

www.djpp.depkumham.go.id

---

• Menyusun dan menyiapkan rencana anggaran

penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan KTT APEC XXI

Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf a.

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia

Penyelenggara Konferensi:

• Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan

Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian,

instansi pemerintah lainnya, dan pihak lain yang

dianggap perlu;

• Melakukan komunikasi dan konsultasi dengandepkumham.go.idnegaranegara anggota APEC dan organisasi

internasional lainnya yang ada kaitannya dengan

kepentingan penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun

2013;

• M e n y a mp a i k a n laporan persiapan pelaksanaan

penyelenggaraan kegiatan KTT APEC XXI Tahun

2013 kepada Pengarah.

1. Ketua dan Wakil Ketua Bidang dalam Panitia

Penyelenggara Konferensi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETIGA angka 2 huruf b, serta tata kerja Panitia

Penyelenggara Konferensi, ditetapkan dengan Keputusan

Presiden tersendiri.

1. Ketua Panitia Penyelenggara Konferensi menetapkan lebih

lanjut susunan keanggotaan Panitia Penyelenggara

Konferensi.

KEENAM: 1. Panitia Persiapan Sarana dan Prasarana sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 2 huruf c, bertugas:

• Menetapkan lokasi penyelenggaraan KTT APEC XXI

www.djpp.depkumham.go.id

---

Tahun 2013 pada kawasan tertentu di wilayah Provinsi

Bali, setelah berkonsultasi dengan Pengarah;

• Melakukan kerja sama dengan

pengembang/pengelola/ pemilik dari kawasan tersebut

sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menyiapkan

segala sarana dan prasarana yang diperlukan untuk

penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013,

termasuk dan tidak terbatas pada pembangunan

t e mp a t s i d a n g ( convention center d e n g a n f a s i l i t a s

a s s e m b l y h a l l dan plenary hall) dandepkumham.go.id penginapan/perumahan bagi para Kepala

Negara/Kepala Pemerintahan dan delegasi negara

peserta KTT APEC XXI Tahun 2013;

• Memfasilitasi pemberian izin yang diperlukan dalam

rangka penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana

dimaksud pada huruf b;

• Mengoordinasikan penyediaan dan/atau

perbaikan infrastruktur publik yang meliputi infrastruktur

jalan akses, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, dan

jaringan air bersih ke lokasi penyelenggaraan KTT

APEC XXI Tahun 2013, serta fasilitas pengolahan limbah;

• Melakukan koordinasi dengan pihak kedutaan

negara anggota APEC dalam rangka penyiapan

penginapan/ perumahan bagi Kepala Negara/Kepala

Pemerintahan masing-masing negara anggota APEC di

dalam lokasi yang telah ditetapkan sebagai tempat

penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013;

• Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh

Pengarah dan/atau petunjuk khusus Presiden.

www.djpp.depkumham.go.id

---

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Persiapan Sarana

dan Prasarana diberikan kewenangan untuk:

• Menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak

pengembang/pengelola/pemilik dari kawasan yang telah

ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan KTT APEC

XXI Tahun 2013;

• Mengawasi penyiapan dan penataan lokasi

penyelenggaraan K T T A P E C X X I T a h u n 2 0 1 3 y a n g

d i l a k u k a n o l e h pengembang/pengelola/pemilik dari

kawasan sebagaimana di maksud pada huruf a,

sehingga memenuhi unsur keamanan dandepkumham.go.id kenyamanan untuk penyelenggaraan KTT APEC XXI

Tahun 2013;

• Memastikan sarana dan prasarana termasuk tempat

sidang ( convention center d e n g a n f a s i l i t a s assembly hall

d a n plenary hal) dan penginapan/perumahan yang

disiapkan oleh pengembang/pengelola/pemilik dari

kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah

memadai dan memenuhi standar keamanan dan

kenyamanan untuk pelaksanaan penyelenggaraan KTT

APEC XXI Tahun 2013;

• Dalam hal diperlukan, dapat mengikutsertakan, bekerja

sama, dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian/

Lembaga Pemerintah Non Kementerian, instansi pemerintah,

lembaga, dan pihak lain yang dianggap perlu.

1. Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Persiapan

Sarana dan Prasarana, Ketua Panitia Persiapan Sarana dan

Prasarana dapat membentuk Tim Teknis.

www.djpp.depkumham.go.id

---

KETUJUH: 1. Pengembang/pengelola/pemilik dari kawasan

sebagaimana d i ma k s u d d a l a m D i k t u m K E E N A M a n g k a

1 h u r u f a , berkewajiban untuk:

• Membuat Rencana Induk Kawasan dan Rancang Bangun

K a wa san gu na me mp er si apk an da n me na ta l oka si

penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013 sebagai

k a wasa n t erpa du yang da pat di per gun aka n un tu k

penyelenggaraan kegiatan konferensi, pameran, seminar, dan

olahraga yang berskala nasional atau internasional;

• Menata lokasi yang telah ditetapkan sebagai tempat

penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013 dengan konsepdepkumham.go.id ramah lingkungan dan hijau sesuai dengan Rencana Induk

Kawasan dan Rancang Bangun Kawasan sebagaimana

dimaksud pada huruf a;

• Menyediakan, mengoperasikan, dan memelihara sarana dan

p r a s a r a n a , t e r ma s u k t e mp a t s i d a n g ( convention center

d e n g a n f a s i l i t a s assembly hall d a n plenary hall) d a n

penginapan/perumahan yang memadai dan memenuhi

standar keamanan serta kenyamanan bagi para Kepala

Negara/Kepala Pemerintahan dan delegasi negara anggota

APEC;

• Memenuhi fasilitas lain yang diperlukan guna mendukung

sarana dan prasarana di lokasi sebagaimana dimaksud pada

huruf b.

1. Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pembangunan tempat

s i d a n g ( convention center d e n g a n f a s i l i t a s assembly hall d a n

plenary hall) dan penginapan/perumahan termasuk penyediaan

sarana dan prasarana, serta fasilitas lainnya yang diperlukan

untuk penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013 di dalam

lokasi yang telah ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan

KTT APEC XXI Tahun 2013, bersumber dari pembiayaan yang

www.djpp.depkumham.go.id

---

diusahakan sendiri oleh pengembang/pengelola/pemilik dari

kawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM angka

1 huruf a.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional

bertanggung jawab dan melaporkan perkembangan

persiapan, pelaksanaan, serta hasilhasil penyelenggaraan

KTT APEC XXI Tahun 2013 kepada Presiden.

KESEMBILAN : 1. Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Nasional

dibantu oleh Sekretariat Panitia Nasional yangdepkumham.go.id dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

1. Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada angka 1

beserta susunan keanggotaannya ditetapkan oleh

Ketua Panitia Penyelenggara Konferensi.

KESEPULUH : Panitia Nasional bertugas terhitung sejak tanggal

ditetapkan Keputusan Presiden ini sampai dengan

selesainya penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013.

KESEBELAS : Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas

Panitia Nasional untuk kegiatan persiapan dan

penyelenggaraan kegiatan KTT APEC XXI Tahun 2013,

dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Sekretariat

Negara.

www.djpp.depkumham.go.id

---

KEDUABELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONOdepkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id