Pasal 68

(1)Untuk pelaksanaan Anggaran Pembangunan, Departemen/Lembaga yang bersangkutan mengisi DIP untuk masing-masing proyek sesuai dengan contoh dan pe tunjuk

pengisian yang ditetapkan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; (2)DIP ditandatangani oleh Menteri/Ketua Lembaga atau atas namanya oleh Sekretaris Jenderal/Panite ra Mahkamah Agung, atau oleh Direktur Jenderal atau pejabat lain yang setingkat berdasarkan surat kuasa Menteri/Ketua Lembaga yang bersangkut an; (3)DIP berlaku sebagai dasar pelaksanaan proyek pembangunan sesudah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangun an Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; (4)Departemen Keuangan menyampaikan DIP yang telah disahkan kepada :

a.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

b.Departemen/Lembaga yang bersangkutan dalam rangkap 4 (empat);

c.KPN;

d.Badan Pemeriksa Keuangan;

e.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; (5)Departemen/Lembaga menyampaikan DIP yang telah di sahkan kepada :

a.Pemimpin Proyek;

b.Direktur Jenderal atau pejabat setingkat pada Departemen/Lembaga yang membawahkan proyek yang bersangkutan;

c.Inspektur Jenderal Departemen/Pimpinan Unit Pengawasan pada Lembaga. (6)DIP untuk proyek-proyek di daerah Timor Timur dibebankan pada Bagian Anggaran 16 (Pembiayaan dan Perhitungan) disusun oleh Departemen Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengikutsertakan Departemen/Lembaga dan Pemerintah Daerah Timor Timur.