PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI

CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-

IX/2011 menyatakan bahwa Pasal 34 Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik pimpinan

yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan

pengganti yang diangkat untuk menggantikan

pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya,

memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan

sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali

masa jabatan;

• bahwa masa tugas Sdr. Busyro Muqoddas, S.H., M.H.

sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

akan berakhir pada tanggal 10 Desember 2014;

• bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi menugaskan Pemerintah

membentuk Panitia Seleksi yang keanggotaannya

terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur masyarakat;

www.bphn.go.id

• bahwa …

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Presiden tentang

Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA

SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN

KORUPSI.

PERTAMA : Membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya dalam

Keputusan Presiden ini disebut Panitia Seleksi.

KEDUA : …

www.bphn.go.id

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum

PERTAMA terdiri dari :

Ketua merangkap : DR. Amir Syamsudin, S.H., M.H.;

Anggota

Anggota : 1. Dr. Abdullah Hehamahua, S.H.,

M.M.;

1. Erry Riyana Hardjapamekas;

2. Irjen (Purn) Prof. Dr. Farouk

Muhammad;

1. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo,

S.H., M.A;

1. Dr. Imam Prasodjo, MA;

2. Prof. Dr. Komarudin Hidayat,

M.A.;

1. Prof. Rhenald Kasali, Ph.D.;

2. Dr. R. Widyo Pramono, S.H.,

M.M., M.Hum.

KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum

PERTAMA mempunyai tugas :

1. mengumumkan penerimaan dan melakukan

pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan

Korupsi;

1. mengumumkan kepada masyarakat calon pimpinan

Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan

tanggapan;

1. menyeleksi dan menentukan nama calon pimpinan

Komisi Pemberantasan Korupsi;

1. menyampaikan nama calon pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi kepada Presiden.

www.bphn.go.id

KEEMPAT : …

KEEMPAT : Panitia Seleksi bertanggung jawab dan melaporkan

pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

KELIMA : Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk

berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia.

KEENAM : Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya

Keputusan Presiden ini sampai dengan terbentuknya

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas

Tim Seleksi dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara

pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEDELAPAN : ...

www.bphn.go.id

KEDELAPAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juli 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon

www.bphn.go.id