TIM PERUNDINGAN PROYEK ASAHAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

TIM PERUNDINGAN PROYEK ASAHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,epkumham.go

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Proyek Asahan yang didasarkan atas

Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan

Penanam Modal P r o y e k A s a h a n (Master Agreement

Between The Government of The Republic of Indonesia and

The Investors for Asahan Hydroelectric and Aluminium Project)

akan berakhir pada tahun 2013;

• bahwa Pemerintah Republi k Indonesia perlu

mel akukan perundingan dengan Penanam Modal Proyek

Asahan tersebut, guna merundingkan hal-hal yang terkait

dengan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak;

• bahwa agar dalam perundingan sebagaimana dimaksud

dalam huruf b dapat memberikan manfaat yang optimal bagi

kepentingan nasional Indonesia, perlu dibentuk Tim

Perundingan Proyek Asahan;

• bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Presiden tentang Tim Perundingan

Proyek Asahan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945;

www.djpp.depkumham.go.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM

PERUNDINGAN PROYEK ASAHAN.

PERTAMA : Menetapkan Tim Perundingan Proyek Asahan yang

selanjutnya disebut Tim Perundingan, yang terdiri atas:

Pengarah : Ketua Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian;

Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;

1. Menteri Dalam Negeri;depkumham.go.id3. Menteri Keuangan;

2. Menteri Perindustrian;

3. Menteri Energi dan Sumber D Mineral;

4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

5. Menteri Lingkungan Hidup;

6. Sekretaris Kabinet;

7. Kepala Badan Koordinasi P Modal.

Tim Perunding : Ketua : Menteri Perindustrian;

W akil Ketua : Direktur Jenderal Kerja Sama

Industri Internasional, Kementerian

Perindustrian;

Sekretaris: Sekretaris Jenderal Kementerian

Perindustrian;

www.djpp.depkumham.go.id

Anggota:

1. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian;

1. Deputi Bidang Koordinasi Energi, S u mb e r D a y a

Mi n e ral , d a n Kehutanan, Kementerian Koor-

dinator Bidang Perekonomian;

1. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian

Internasional, Kementerian Luar Negeri;

1. Direktur Jenderal Pemerintahan U mu m,

Ke menteri an Dal a m Negeri;

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara,

Kementerian Keuangan;depkumham.go.id 6. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan

Konservasi Energi, Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral;

1. Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan

Manufaktur,

Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

1. Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian

Lingkungan Hidup;

1. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum;

2. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman

Modal;

1. Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Ekonomi;

2. Ketua Otorita Pengembangan Proyek Asahan.

KEDUA: Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA

bertugas:

• menetapkan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia

mengenai hal-hal yang terkait dengan pemenuhan hak

www.djpp.depkumham.go.id

dan kewajiban para pihak, dalam rangka perundingan

Proyek Asahan; dan

• memberikan arahan kepada Tim Perunding mengenai

langkahlangkah strategis terhadap pelaksanaan

kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

KETIGA : Tim Perunding sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA

Bertugas :

• melaksanakan perundingan dengan Penanam

Modal sesuai kebijakan dan arahan yang ditetapkan

oleh Pengarah;depkumham.go.id b. menindaklanjuti hasil perundingan sebagaimana

dimaksud pada huruf a;

• melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya

kepada Pengarah secara berkala atau sewaktu-waktu

bila diperlukan.

KEEMPAT : Tim Perundingan melaporkan perkembangan dan hasil

perundingan, serta langkah-langkah tindak lanjutnya

kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu bila

diperlukan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Perundingan

dapat melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah

Non Kementerian, pemangku kepentingan, akademisi,

dan pihak lain yang dipandang perlu.

KEENAM : Tim Perundingan bertugas terhitung sejak tanggal

ditetapkan Keputusan Presiden ini sampai dengan

selesainya perundingan Proyek Asahan atau paling lambat

31 Desember 2013.

KETUJUH : Segal a bi aya yang di perlukan dal am pel aksanaan

www.djpp.depkumham.go.id

tugas Ti m Perundingan dibebankan pada Anggaran

Belanja pada Kementerian Perindustrian dan

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian

terkait.

KEDELAPAN: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Desember 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONOdepkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id