Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

Perubahan Atas Undang-undang

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengangkat Calon Anggota Sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksanaan dari Pasal 33A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipandang perlu membentuk Tim Untuk Merekomendasikan Calon Anggota Sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan korupsi Masa Jabatan 2007-2011;

  • bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini dianggap mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Anggota Tim dimaksud, dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERTAMA : Membentuk Tim Untuk Merekomendasikan Calon Anggota Sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan korupsi Masa Jabatan Tahun 2007-2011, dengan susunan keanggotaan:

  1. Sdr. Widodo A.S, - sebagai Ketua merangkap Menteri koordinator Bidang Politik, Anggota; Hukum dan Keamanan

  2. Dr. Iur. Adnan Buyung Nasution, - sebagai Anggota; Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

  3. Sdr. Andi Matalata, S.H. …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI

NOMOR 27 TAHUN 2009

TANGGAL 23 SEPTEMBER 2009

  1. Sdr. Andi Matalata, S.h., - sebagai Anggota; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
  2. Drs. H. Taufiequrachman ruki, S.H. - sebagai Anggota;
  3. Dr. Todung mulya lubis, S.H., - sebagai Anggota; LL.M.

KEDUA : Tim tersebut mempunyai tugas merekomendasikan 3 (tiga) nama Calon Anggota Sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan 2007-2011 yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kepada Presiden pada tanggal 1 Oktober 2009.

KETIGA : Tim tersebut mulai bertugas terhitung mulai tanggal 23 September 2009 sampai dengan dengan tanggal 1 Oktober 2009.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 September 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Wakil Sekretaris Kabinet, ttd Lambock V. Nahattands

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka mengangkat Calon Anggota Sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksanaan dari Pasal 33A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipandang perlu membentuk Tim Untuk Merekomendasikan Calon Anggota Sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan korupsi Masa Jabatan 2007-2011;

  • bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini dianggap mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Anggota Tim dimaksud, dengan Keputusan Presiden.
MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051).

M E M U T U S K A N :

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment UU 30/2002 — Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah...
amendment UU None/2009 — Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan...
Referensi Silang (3)
UU None/2009 — Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang...
UU 30/2002 — Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi...
UU 30/2002 — Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi... [Pasal 29]