Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PERPANJANGAN MASA TUGAS KOMISI INDEPENDEN PENGUSUTAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2000

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS KOMISI INDEPENDEN PENGUSUTAN

TINDAK KEKERASAN DI ACEH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berbagai tindakan kekerasan yang terjadi di Propinsi Daerah Istimewa Aceh masih terus berlangsung, sehingga memerlukan penanganan yang berlanjut;

  • bahwa hasil kerja Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh telah menunjukkan hasil yang konkrit sebagai bahan penyelesaian tindak kekerasan di Aceh;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu untuk memperpanjang waktu kerja Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

  1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 1999 tentang Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS

KOMISI INDEPENDEN PENGUSUTAN TINDAK KEKERASAN DI

ACEH.

PERTAMA : Memperpanjang masa tugas Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Pebruari Tahun 2000 sampai dengan tanggal 31 Juli Tahun 2000.

KEDUA : Keputusan Presiden ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 1999 tentang Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Pebruari 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa berbagai tindakan kekerasan yang terjadi di Propinsi Daerah Istimewa Aceh masih terus berlangsung, sehingga memerlukan penanganan yang berlanjut;

  • bahwa hasil kerja Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh telah menunjukkan hasil yang konkrit sebagai bahan penyelesaian tindak kekerasan di Aceh;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu untuk memperpanjang waktu kerja Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh dengan Keputusan Presiden;
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 1999 tentang Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh;

Referensi Silang (1)
KEPPRES 88/1999 — Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1999 tentang...