Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1986 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1975 TENTANG DEWAN TELEKOMUNIKASI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOT 38 TAHUN 1984

regulation_id: "KEPPRES_25_1986" document_type: "KEPPRES" title_indonesian: "Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1986 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1975 TENTANG DEWAN TELEKOMUNIKASI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOT 38 TAHUN 1984" year: "1986" number: "25" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/keppres/keppres-25-1986" frbr_uri: "/akn/id/act/keppres/1986/25" official_source: "https://peraturan.go.id/id/keppres-no-25-tahun-1986" source: "pasal.id"

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1986 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1975 TENTANG DEWAN TELEKOMUNIKASI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOT 38 TAHUN 1984

Sumber: https://pasal.id/peraturan/keppres/keppres-25-1986

Pasal I

pasal.id

Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan PRESIDEN Nomor 18 Tahun 1975 tentang Dewan Telekomunikasi Republik INDONESIA sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 38 Tahun 1984, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Susunan keanggotaan Dewan Telekomunikasi terdiri dari :

  1. Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi selaku Ketua;

  2. Wakil dari Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, sebagai anggota;

  3. Wakil dari Departemen Perhubungan, sebagai anggota;

  4. Wakil dari Departemen Pertahanan Keamanan, sebagai anggota;

  5. Wakil dari Departemen Penerangan, sebagai anggota;

  6. Wakil dari Departemen Luar Negeri, sebagai anggota;

  7. Wakil dari Departemen Dalam Negeri, sebagai anggota;

  8. Wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai angota;

  9. Wakil dari Badan Koordinasi Intelijen Negara, sebagai anggota;

  10. Wakil dari Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA, sebagai anggota 11) Wakil dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, sebagai anggota;

  11. Wakil dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, sebagai anggota;

  12. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, sebagai Sekretaris merangkap anggota";

Pasal II

pasal.id

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juni 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Referensi Silang (1)
KEPPRES 38/1984 — Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1984 tentang...