tentang tentang ayat Republik Indonesia Republik Lembaran Pasal NASIONAL Keputusan Penggunaan 73 NEGERI. 2018

(2) ...

1 Negara tentang tentang tentang ayat Republik Indonesia Republik Lembaran Pasal NASIONAL Keputusan Penggunaan 73 NEGERI. 2018 Negara TIM 2018 Negara 2014 Lembaran Pasal Republik ESA Tahun Tambahan DALAM 6220); Tahun Dasar Tahun 29 101) menetapkan Peningkatan INDONESIA MAHA 29 3 Negara Nomor ketentuan Tambahan 5492); (Lembaran TENTANG PRODUK PENGGUNAAN Nomor Nomor perlu 4, 2018 NEGERI YANG INDONESIA, Nomor Nasional Nomor INDONESIA REPUBLIK Nomor 1945; 2018 TAHUN Undang-Undang Industri Indonesia (Lembaran Nomor Tim DALAM TUHAN (1)PRESIDEN 24 TENTANG Industri, PRESIDEN REPUBLIK Pemerintah PENGGUNAAN melaksanakan PENINGKATAN Negeri; Tahun Tahun MEMUTUSKAN: Indonesia ayat 2014 Republik REPU8L1K PRESIDEN Pemerintah 4 tentang NOMOR PRODUK RAHMAT untuk Dalam PRESIDEN Pasal Indonesia Undang-Undang Perindustrian Tahun Republik Peraturan Pemberdayaan Indonesia Negara NASIONAL DENGAN bahwa Peraturan Pemberdayaan Presiden Produk 1. 2. 3. KEPUTUSAN PENINGKATAN TIM KEPUTUSAN Menimbang Mengingat Menetapkan

ini 1 Daya dan dan ... Produk Pasal Menteri Presiden pada 11. Sumber Umum Kebudayaan; Kemaritiman Perekonomian Teknologi, Penggunaan dan dan Keputusan berikut: Bidang Bidang Negeri; dimaksud Riset, Tinggi; 1 Pekerjaan Rakyat; Energi dalam sebagai Perhubungan; Perdagangan; Pendidikan Dalam Keuangan; Pertanian; Kesehatan; Pasal Peningkatan Pasal2 Koordinator Koordinator Perindustrian INDONESIA - sebagaimana Menteri Menteri Menteri Menteri Menteri Mineral; Menteri Menteri Menteri Perumahan Menteri Menteri Pendidikan 2 P3DN.

• selanjutnyaPRESIDEN Nasional 10. keanggotaan Menteri Menteri Menteri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. P3DN REPUBLIK Tim Nasional Tim susunan Negeri,yang Ketua Harian Nasional Membentuk Dalam disebut Tim dengan Ketua Wakil Ketua Anggota

1 ... dan dan Pasal Negara; Perencanaan Penanarnan Keuangan Pengadaan Persaingan Kernenterian Dagang pada rnelakukan Pernbangunan Inforrnatika; Indonesia; Milik Pengkajian dan a. Badan Kebijakan Koordinasi Pengawasan Pengawas Karnar Usaha Nasional; dimaksud Republik Pernerintah; Jenderal Badan Teknologi; Perencanaan Kabinet; Kepala Indonesia. / Badan Badan Lembaga Jasa Komisi Urnurn Kornunikasi Badan Agung Pasa13 Pembangunan;

• INDONESIA sebagaimana 3 Menteri Menteri Menteri Nasional Pernbangunan Jaksa Sekretaris Kepala Penerapan Kepala Modal; Kepala dan Kepala Barang/ Ketua Usaha;dan Ketua Industri -PRESIDEN 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Sekretaris Perindustrian. P3DN tugas: REPUBLIK Nasional Sekretaris Tim mempunyai

... yang dini oleh daerah, badan produk Tingkat produk produk negara, terian, hukum daerah, Nomor Produk lembaga pengadaan perangkat terhadap dan sejak kegemaran memberikan dimiliki lainnya kemen milik sebagaimana kementerian, nilai badan pada dan kerja dalam lembaga Industri; mengenai dan serta non Pemerintah perangkat daerah, yang mengoordinasikan Penggunaan usaha evaluasi penggunaan hukum negara, oleh tah ketentuan kementerian, (TKDN) satuan negara, pendidikan kerja milik negeri, negeri; badan konsistensi e. dan badan bersangkutan; sosialisasi sertifikat Peraturan sesuai non terhadap perencanaan milik kebanggaan, pemerin usaha 57 Pernberdayaan Peningkatan lembaga dalam dalam Negeri yang satuan lainnya, dan negara, dilakukan negara, Tim mendorong INDONESIA - tahap swasta Pasal pada badan 4 produk usaha tentang - produk koordinasi lembaga milik yang implementasi Dalam berdasarkan dimilikiPRESIDEN sejak tugas lainnya, promosi pemantauan kecintaan, usaha dalam pemerintah 2018 barang/jasa pemerintah badan REPUBLIK Negeri negara, negeri, swasta; informasi negeri terian, yang usaha badan Tahun mengenai menggunakan akses mengawasi Komponen barang/jasa produsen melakukan dalam barang/jasa kemen lembaga daerah, lainnya dan tercantum 29 melakukan pelaksanaan Dalam lembaga pemerintah badan dimiliki usaha melakukan dalam

• b. c. d.

dan Tim dan ... yang dalam yang (enam) dengan Asosiasi Presiden tugasnya 6 produsen dimaksud tugas Pasal9 TKDN Kemaritiman oleh sesuai dalam Pendapatan Sekretariat nilai dimaksud Keputusan Bidang kali melibatkan permasalahan dimiliki TKDN sebagaimana pelaksanaan pelaksanaan dibantu Anggaran (satu) yang dapat 1 nilai tugas untuk P3DN penghitungan lain sebagaimana pelaksanaan Koordinator kepada P3DN. diperlukan. Pasal8 Pasal4 Pasal5 Pasal6 P3DN penyelesaian sedikit Profesi. melaporkan INDONESIA - bagi tugas -5 dengan Nasional Menteri diperlukan konsistensi dokumen pelaksanaanPRESIDEN Nasional paling lanjut P3DN Nasional Tim oleh Sekretaris. atau Tim yang 3, Organisasi jasa. REPUBLIK terkait sewaktu-waktu lebih Tim oleh P3DNdibebankan dan Presiden Negara. pelaksanaan biaya kelancaran Pasal Ketua 3, atau Nasional mengoordinasikan timbul implementasi sertifikat barangj ditetapkan kepada bulan Segala Nasional Belanja e. Dalam Pasal Industri Untuk dalam dipimpin Ketentuan ini, selaku Tim

tanggal 2018 INDONESIA, pada September ttd.. WIDODO Jakarta 17 berlaku di REPUBLIK JOKO tanggal mulai Pasal9 Ditetapkan pada PRESIDEN mi INDONESIA - 6

-PRESIDEN REPUBLIK Presiden aslinya Kabinet Keputusan ditetapkan. dengan Sekretaris sesuai Deputi SEKRETARIATKABINETRI Salinan