PEMBENTUKAN PANEL 45

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANEL 45

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi

internasional mempunyai arti penting bagi Negara Republik

Indonesia sebagai anggota untuk memperjuangkan dan

mengamankan kepentingan pembangunan nasional dalam arti

seluas-luasnya;

• bahwa dalam rangka keikutsertaan Negara Republik Indonesia

dalam memperjuangkan reformasi terhadap Perserikatan

Bangsa-Bangsa, dipandang perlu merumuskan visi dan

kepentingan Negara Republik Indonesia secara menyeluruh

sebagai dasar penentuan posisi Pemerintah Republik Indonesia di

dalam reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan di setiap isu

terkait;

• bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf b, dan

untuk menghadapi pertemuan tingkat tinggi pada Sidang Majelis

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (High Level Plenary Meeting

of the General Assembly) tanggal 14 – 16 September 2005,

dipandang perlu membentuk tim guna membantu Presiden

dalam penyusunan visi dan kepentingan Negara Republik

dimaksud, serta mempersiapkan dokumen-dokumen yang terkait

untuk keperluan dalam pertemuan tersebut;

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang

Pembentukan Panel 45;

Mengingat …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANEL 45.

PERTAMA : Membentuk Panel 45 yang bertugas untuk :

• membantu Presiden dalam menyusun visi dan kepentingan

Negara Republik Indonesia secara menyeluruh, terpadu dan

terkoordinasi dalam semua masalah sehingga mampu

semaksimal mungkin mengamankan kepentingan pembangunan

nasional dalam arti yang seluas-luasnya, sebagai dasar

penentuan posisi Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka

reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan isu terkait lainnya;

• memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden terhadap

posisi strategis atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia

berkaitan dengan aspek reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa

dan masalah lainnya yang akan dibahas dalam pertemuan

tingkat tinggi pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-

Bangsa (High Level Plenary Meeting of the General Assembly)

tanggal 14 – 16 September 2005;

• mempersiapkan dokumen-dokumen terkait meliputi naskah

pidato Presiden Republik Indonesia dan kertas posisi Pemerintah

Republik Indonesia untuk keperluan dalam pertemuan

sebagaimana tersebut pada huruf b.

KEDUA …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Susunan keanggotaan Panel 45 terdiri dari :

• Ketua : 1. Ali Alatas, S.H.

1. Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro

Jakti

• Sekretaris Umum : Mayjen TNI (Pur) Sudrajat, MPA.

• Nara Sumber : 1. Widodo A. S., S.I.P.

1. Ir. Aburizal Bakrie

2. Prof. Dr. Alwi Shihab

3. Prof. Dr. Yusril Ihza

Mahendra

1. Prof. Dr. Juwono Sudarsono

2. Dr. Sri Mulyani Indrawati

3. Sudi Silalahi

4. Jenderal TNI Endriartono

Sutarto

1. Jenderal Polisi Drs. Da’i

Bachtiar

• Komisi A

Bidang Isu-isu Keamanan

Ketua : Letjen TNI (Pur) Dr. T. B. Silalahi, S.H.

Anggota : 1. Laksamana TNI (Pur) Bernard

Kent Sondakh

1. Letjen TNI (Pur) Agus Widjojo

2. Dr. Jusuf

3. Prof. Dr. Mohtar Mas’oed

4. Prof. Dr. Hikmahanto Juwana

• Komisi …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Komisi B

Bidang Isu-isu Hak Asasi Manusia,

Rule of Law dan Demokrasi

Ketua : Prof. Dr. Muladi

Anggota : 1. Marzuki Darusman, S.H.

1. Dr. Ir. H. S. Dillon

2. Dr. Permana Agung

3. Prof. Dr. Azyumardi Azra

4. Eros Djarot

5. Dr. Denny J. A.

6. Qodari

7. Dr. Todung Mulya Lubis

8. Masdar F. Mas’udi

• Komisi C

Bidang Isu-isu Pembangunan

Ketua : Dr. Boediono

Anggota : 1. Prof. Dr. Emil Salim

1. Dr. Sjahrir

2. Dr. Rizal Ramli

3. Ir. Erna Witoelar, MSi.

4. John Prasetyo

5. Dr. Umar Juoro

6. Dr. Any Ratnawati

7. Dr. Felia Salim

8. Ir. Lin Che Wei, MBA.

9. Gita Wiryawan

• Komisi …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Komisi D

Bidang Isu-isu Reformasi PBB

Ketua : Nugroho Wisnumurti

Anggota : 1. Prof. Dr. Hasjim Djalal

1. Prof. Dr. Romly Atmasasmita

2. Omar Halim

3. Dr. Rizal Sukma

4. Dr. Ir. Dipo Alam

KETIGA : a. Dalam melaksanakan tugasnya, Panel 45 dibantu oleh Sekretariat

yang dipimpin oleh Sekretaris Umum.

• Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Sekretariat Panel 45,

dibentuk Tim Asistensi yang terdiri dari pejabat dan staf di

lingkungan Departemen Luar Negeri.

• Susunan keanggotaan dan tugas Tim Asistensi sebagaimana

dimaksud pada huruf b, ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris

Umum.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panel 45 bertanggung jawab dan

menyampaikan hasilnya kepada Presiden.

KELIMA : Panel 45 bertugas sejak dibentuknya dengan Keputusan Presiden ini

sampai dengan penyelesaian tugas sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan

Presiden ini, dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Luar

Negeri.

KETUJUH …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 September 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands