Pasal 5

(1) Dalam rangka pengelolaan untuk keperluan pariwisata dapat ditetapkan antara lain pungutan sebagai pemasukan dana yang sematamata digunakan bagi pemeliharaan keraton.

(2) Besarnya pungutan, tata cara pemungutan, pengelolaan, dan penggunaan dana hasil pungutan, ditetapkan oleh Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Kasunanan.

(3) Pengelolaan dan hasil pungutan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pariwisata.