Pasal 1

Membentuk 10 (sepuluh) Pengadilan Tata Usaha Negara masing-masing:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, berkedudukan di Banda Aceh;

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pakanbaru, berkedudukan di Pakanbaru;

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, berkedudukan di Jambi;

4. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu;

5. Pengadilan…

6. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, berkedudukan di Palangkaraya;

7. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, berkedudukan di Palu;

8. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, berkedudukan di Kendari;

9. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, berkedudukan di Yogyakarta;

10. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, berkedudukan di Mataram;

11. Pengadilan Tata Usaha Negara Dili, berkedudukan di Dili;