Pasal 30

Pemilihan Dewan Penasihat Kadin Provinsi/ Kabupaten/ Kota

(1) Anggota Dewan Penasihat Kadin Provinsi/ Kabupaten/ Kota harus

memiliki KTA-B yang masih beriaku kecuali yang berasal dari bukan Pengusaha. (21 Dewan Penasihat Kadin Provinsi/ Kabupaten/ Kota beranggotakan wakil- wakil dari:

• tokoh-tokoh dunia usaha provinsi/ kabupaten/kota;
• masyarakat yang dianggap mampu memberikan pemikiran- pemikiran dalam rangka pengembangan perekonomian provinsi/kabupaten/kota bersangkutan.

(3) Pemilihan Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota:

• Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dipilih dan ditetapkanoleh Muprov/Mukab/Mukota meialui sistem pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) anggota Tim Formatur, sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar.
• Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi/ Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur terpilih dalam Muprov/Mukab/Mukota diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Dewan Penasihat Kadin Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

(4) Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi lKabupaten lKota sekaligus

merangkap sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur terpilih menJrusun Dewan Penasihat Kadin Provinsi/ Kabupaten/ Kota atas mandat Muprov/ Mukab/ Mukota dan sekaligus Muprov/Mukab/Mukota menetapkan batas waktu kerja Tim Formatur untuk menyusun Dewan Penasihat Kadin Provinsi/ Kabupaten/ Kota dengan mengutamakan nama- nama dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/ Kabupaten/Kota masa jabatan sebelumnya.

(5) Daftar...

SK No 1371l9A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(5) Daftar nama calon anggota Dewan Penasihat Kadin

Provinsi/KabupatenlKota sebagaimana dimaksud ayat (41 diusulkan kepada Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota oleh anggota Kadin.

(6) Daftar nama calon sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan Dewan

Pertimbangan Kadin Provinsi/KabupatenlKota kepada Muprov/ Mukabl Mukota.