Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 1998 tentang PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BUTON, KOLAKA DAN KENDARI

(1) Sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I Buton, Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka dan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kendari di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang berpusat di Kecamatan Poleang d Timur, yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut KAPET Bukari. (2) Batas-batas KAPET Bukari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana dituangkan dalam peta terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan PRESIDEN ini.

Kebijaksanaan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan KAPET Bukari ditetapkan oleh Tim Pengarah yang susunannya terdiri dari :

• Ketua : Ketua Harian Dewan Pengembangan Kawasan Timur INDONESIA.
• Anggota :
• Para Anggota Dewan Pengembangan Kawasan Timur INDONESIA;
• Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.

Pasal 3 …

(1) Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan KAPET Bukari dilakukan oleh Badan Pengelola KAPET Bukari yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut Badan Pengelola. (2) Badan Pengelola bertugas mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan di wilayah KAPET Bukari berdasarkan Rencana Induk Pengembangan yang ditetapkan oleh Tim Pengarah sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah Nasional. (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Badan Pengelola menyelenggarakan fungsi : a. melaksanakan Rencana Induk Pengembangan KAPET Bukari yang ditetapkan oleh Tim Pengarah; b. mengembangkan dan mengendalikan pembangunan industri, perdagangan dan jasa di wilayah KAPET Bukari termasuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya; c. memberikan dan mengendalikan perijinan usaha berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi terkait dalam rangka pelayanan satu atap. (4) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinyaa, Badan Pengelola bertanggung jawab kepada

melalui Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 4 …

(1) Kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di KAPET Bukari diberikan perlakukan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan PRESIDEN Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 9 Tahun 1998. (2) Selain perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET Bukari diberikan juga perlakuan perpajakan berupa tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, atas: a. Pembelian dalam negeri dan/atau impor barang modal dan peralatan lain oleh pengusaha di KAPET Bukari, yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi; b. Impor Barang Kena Pajak oleh pengusaha di KAPET Bukari kepada pengusaha di KAPET Bukari, untuk diolah lebih lanjut; d. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut, antar pengusaha di KAPET Bukari atau oleh pengusaha di KAPET lain kepada pengusaha di KAPET Bukari. e. Pengusaha Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut, oleh pengusaha di KAPET Bukari kepada pengusaha di Kawasan Berikat atau oleh pengusaha di KAPET Bukari kepada pengusaha di daerah pabean lainnya, dan hasil pekerjaan tersebut diserahkan kembali kepada pengusaha di KAPET Bukari; f. Penyerahan ...

f. Penyerahan Jasa Kena Pajak oleh pengusaha di luar KAPET Bukari kepada atau antar pengusaha KAPET Bukari, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Bukari; g. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean maupun dari dalam daerah pabean oleh pengusaha KAPET Bukari, sepanjang Jasa Kena Pajak tidak berwujud tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Bukari; h. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean oleh pengusaha di KAPET Bukari, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Bukari.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan

ini ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Pengarah.

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Pengelola dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 September 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

ttd. AKBAR TANDJUNG LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 159