Pasal 12

(1) Ketentuan mengenai penelitian khusus sebagaimana diatur dalam Keputusan PRESIDEN ini berlaku pula bagi:

a. penyaringan atau usul pengangkatan pejabat negara, sebagai bagian

persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

b. pegawai badan usaha tertentu milik Negara atau Daerah yang ditetapkan Menteri atau Gubernur/ Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah yang membinanya. (2) Pelaksanaan penelitian khusus sebagaimana dimaksud dalam:

a. ayat (1) huruf a diatur oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA selaku Ketua BAKORSTANAS;

b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh pejabat yang diangkat oleh Menteri atau Gubernur/Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan.