TIM TERPADU PERLINDUNGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

TIM TERPADU PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia di luar negeri, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap segala aspek yang berkaitan dengan

permasalahan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri;

• bahwa untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

huruf a secara terkoordinasi dan terintegrasi, perlu dibentuk Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar

Negeri;

• bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Presiden tentang Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM TERPADU PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.

www.djpp.kemenkumham.go.id

PERTAMA : Membentuk Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di

Luar Negeri, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut

Tim Terpadu. KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA,

bertugas:

• menginventarisasi secara menyeluruh permasalahan penempatan

dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri;

• melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan dan peraturan

perundang-undangan serta mekanisme yang terkait dengan

penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, termasuk

evaluasi terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Swasta, kegiatan pelatihan bagi TKI dan hal-hal terkait lainnya di dalam negeri;

• mengkaji Memorandum of Understanding (MoU) yang terkait

dengan penempatan TKI di luar negeri yang ditandatangani oleh

Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara tujuan;

• melakukan evaluasi terhadap penanganan TKI bermasalah di luar

negeri, termasuk kasus-kasus yang merugikan TKI di negara-

negara tujuan baik secara kualitatif maupun kuantitatif;

• memberikan rekomendasi dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

KETIGA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA

terdiri atas:

• Ketua : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
• Anggota : 1. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlin-

dungan Tenaga Kerja Indonesia;

1. Wakil Menteri Luar Negeri;

2. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak,

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan

Rakyat;

www.djpp.kemenkumham.go.id

1. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan

Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi;

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan

Produk-tivitas, Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi;

1. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kemen-terian Luar Negeri;

2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian

Keuangan;

1. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

2. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan

Sipil, Kementerian Dalam Negeri;

1. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kemen-

terian Kesehatan;

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,

Nonformal dan Informal, Kementerian

Pendidikan Nasional;

1. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama;

2. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan,

Kemen-terian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;

1. Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabinet;

2. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat

Kabinet;

1. Kepala Badan Reserse dan Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan

Kesem-patan Kerja, Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

www.djpp.kemenkumham.go.id

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Terpadu dibantu oleh Tim Teknis

yang dibentuk oleh Ketua Tim Terpadu.

KELIMA : Tata kerja Tim Terpadu diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Terpadu.

KEENAM : 1. Tim Terpadu bertanggung jawab dan melaporkan hasil

pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

1. Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka

1 menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan nasional mengenai penempatan dan

perlindungan TKI di luar negeri.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu dapat melibatkan

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemangku

kepentingan, akademisi, dan pihak lain yang dipandang perlu.

KEDELAPAN : Tim Terpadu bertugas selama 6 (enam) bulan terhitung sejak

ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

KESEMBILAN: Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q.

Anggaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

KESEPULUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juni 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

` ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.djpp.kemenkumham.go.id