Pasal 2

(1) Dengan dicabutnya Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1, maka Menteri terkait melakukan penilaian kelayakan penerusan proyek-proyek yang ditangguhkan dan dikaji kembali sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran V dan Lampiran VI Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997.

(2) Penilaian yang dilakukan Menteri terkait sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), didasarkan pada :

• tingkat kebutuhan;
• kesediaan dana; dan
• kriteria khusus sesuai dengan karakteristik proyek yang bersangkutan.

(3) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c ditetapkan

oleh Menteri terkait.