Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PENTTGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14I TAHUN 2022

TENTANG

PENTTGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimhang bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan Presiden ke Repubiik Ralryat Tiongkok, Jepang, dan Korea Seiatan pada tanggal 25 sampai denga,n 29 Juli 2022, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut; Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20l4 tentang Administrasi Pemerintahan (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 292, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENUGASAN WAKIL

PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN.

KESATU Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan selama Fresiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Republik Ralryat Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada tanggal 25 sampai dengan 29 Juli 2022 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air. KEDUA Apabiia dalam jangka waktu penugasan tersebut, perlu segera ditetapkan suatu kebijakan baru, maka Wakil Presiden sebagai pelaksana tugas Presiden wajib terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan Presiden. KETIGA Setelah Presiden berada kembali di tanah air, penugasan berakhir dan Wakil Presiden segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Presiden. KEEMPAT SK No 143302 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal25 Juli 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESI-A,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT N EGARA

REPUBLIK INDONESIA

Perundang-undangan istrasi Hukum,

na Djaman

SK No 143306 A

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20l4 tentang Administrasi Pemerintahan (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 292, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);